Pernyataan Lenis Kogoya Menangkap Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom Adalah Suatu Hal Yang Keliru

Penangkapan adalah kewenangan Polisi bukan kewenangan TNI, prosedur penangkapan telah di atur dalam undang undang KUHP

Pak Lenis Kogeya pernah dengar orang-orang Papua mati karena lapar ? Atau anak-anak sekolah juga mati di sekolah Gara-gara tidak makan makanan bergisi ? Kapan orang Papua mati karena kekurangan Makanan Bergisi.

Coba anda pelajari peta daerah rawan berkonflik dan daerah Aman, kalau anda memetakan ini secara baik, maka program pemerintah juga akan berjalan dengan baik tanpa dihalagi atau di demo, kalau pemetaannya salah maka semua akan salah dan akan terjadi adalah perbeda pandangan dan kesalah pahaman.

Sehingga program yang dibuat layaknya disesuaikan dengan kondisi daerah di seluruh Indonesia misalnya, program Makanan Bergisi Gratis mungkin cocok di Jakarta, karena disana daerah yang lebih aman. Kalau di Papua menurut saya programnya tidak cocok karena daerah Rawan berkonflik. Mungkin pendidikan Gratis lebih cocok menurut anak-anak sehingga terjadi penolakan.
Pemerintah Indonesia ketahui, bahwa masalah Papua sangat sulit diselesaikan, kemampuan penyelesaian juga tidak terukur.

Apapun yang engkau omong soal Makanan Bergisi Gratis, anak-anak sekolah yang akan menikmati saja sudah menolak dan mereka meminta pendidikan Gratis, bagimana engkau memaksakan kehendakmu tanpa mengetahui isi hati anak-anak itu sendiri ? Sedangkan  Mereka yang akan menikmati saja sudah menolak, dengan cara aksi demo di seluruh tanah Papua.

Tugas pak Lenis Kogeya menampung Aspirasi anak-anak sekolah, orang Tua, dan Guru-guru, dari hasil aspirasinya disampaikan kepada  Presiden Republik Indonesia ( Pemerintah Pusat ). Anda tidak bisa memaksakan kehendak anda kepada siswa, karena anda adalah menjadi tempat menampung aspirasi siswa, dan selanjutnya menyampaikan kepada pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan.

Misalnya seperti yang anda katakan bahwa akan menangkap Sebby Sambom hidup-hidup, Bicara soal penangkapan Undang-undang KUHAP telah diatur, bahwa penangkapan bukan kewenagan anda sebagai anggota TNI, penangkapan adalah tugas Kepolisiaan Rebuplik Indoneaia, saya harap anda belajar Undang-undang KUHAP, dengan bijak sehingga tidak salah omong.  Karena negara kita adalah negara hukum dan semua mekanisme penangkapan telah di atur melalui undang-undang di Negara ini.
Penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam.

Syarat Penangkapan Yang Sah Oleh Kepolisian/bukan TNI

•Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

•Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang.

•Berpijak pada landasan hukum.

•Tidak menggunakan kekerasan.

•Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.

•Tidak boleh dilakukan lebih dari satu hari

•Dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan

Sebenarnya apa yang disampaikan Sebby Sambom, adalah masalah atau informasih yang anda temukan di lapangan, ketika anda berada di Papua. Selain dari penolakan Makanan Bergisi Gratis yang dilakukan oleh siswa, seharusnya anda menampung sebagai apirasi atau masalah yang anda hadapi, selanjutnya masalah yang anda hadapi menyampaikan kepada pemerintah pusat,  sebagai bahan pembahasan, untuk mencari solusi.

Saudara datang ke Papua untuk menampung aspirasi, dan mengamati situasi yang terjadi di Papua, bukan menampiaskan Emosinya, perbeda pandangan adalah sesuatu hal yang biasa bukan luar biasa.

Beberapa hal penting yang harus di pertimbangkan oleh Presiden Brabobo antara lain

1. Papua adalah daerah Rawan konflik bersenjata, dan sekolah di beberapa daerah tidak berjalan normal, karena sekah ditutup, masyarakat mengungsi.

2. Jangkauan disetiap Distrik sangat jauh, dan sulit terjangkau

3. Seperti yang saya jelaskan 2 nomor di atas maka yang akan terjadi adalah ketidak adilan bagi siswa di daerah konflik dan daerah yang tidak berkonflik

4. Kemungkinan akan terjadi kritis ketidak percayaan masyarakat Papua, terhadap Pemerintah Indonesia, karena Makanan Bergisi Gratia di kelola oleh TNI, sedangkan kita semua ketahui bahwa sekolah di kelola oleh Dinas Pendidikan.  Pertanyaannya saya mengapa tidak di kelola oleh dinas terkait ?

5. Terjadi dugaan-dugaan yang berpandang kepentingan politik penentuan nasip sendiri, dan hal itu sedang terjadi seperti dugaan yang disampaikan oleh Sebby Sambom.

6. Bagimanapun dugaan-dugaan itu akan terungkap karena masalah Papua masih status berpollitik penentuan nasip sendiri. Sehingga program pemerintah model apapun dugaan akan tetap terjadi.

7. Perlu juga dilakukan pemetaan wilayah. Sehingga programnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Saya senang dengan program yang tidak menyentu  rayat, mengajak kita untuk menulis banyak dan memampukan kita untuk berbicara banyak juga.

Seorang Profesor mengatakan begini, Orang Papua lebih Pintar menganalisa sesuatu, sebelum terjadi apa-apa, jakarta masih bicara kulit, sedangkan Orang Papua sudah bicara isinya, dan menganalisa lebih jauh, sebelum terjadi apa-apa terhadap orang Papua, mereka selalu tembak langsung ke sasarannya, itu pintarnya orang Papua. Menurut Profesor. Waaaaaaa

Wamena, 12-03-2025
Pembela HAM
Theo Hesegem