Bupati Jayapura Minta Kepala Daerah Tidak Rasis
Bupati Jayapura, Yunus Wonda saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Sentani/ Andy
SENTANI,wartaplsumcom – Pernyataan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo yang mengancam akan memulangkan masyarakat yang sering melakukan aksi demo dan palang di Kota Jayapura ditanggapi oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura ini meminta semua masyarakat gunung di Papua untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi berlebihan. Ia juga meminta agar semua masyarakat gunung ikut menjaga situasi keamanan.
“Kepada semua orang gunung yang ada di provinsi induk (Papua) ini mari kita menjaga situasi keamanan, kita ciptakan situasi yang aman dan kondusif untuk semua orang, agama dan ras di Papua. Terkait statement yang disampaikan salah satu kepala daerah, saya minta kita tidak harus merespon secara berlebihan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya pada Rabu (18/6/2025).
Sebagai salah satu tokoh masyarakat pegunungan, Yunus Wonda berpesan agar pemimpin daerah tidak mengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan suku, ras dan agama. Pasalnya Provinsi Papua terdiri dari berbagai suku, ras dan agama.
“Saya juga mau sampaikan bahwa kita sebagai pemimpin di provinsi induk ini tidak boleh mengkotak-kotakan masyarakat dengan suku, agama dan ras, itu tidak boleh. Jangan di moment politik saat kita membutuhkan suara-suara suku A, suku B dan setelah kita menjabat terus kita melupakan itu,” ujarnya.
“Sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh membedakan atau mengkotak-kotakan masyarakat. Sabagai contoh saya di Kabupaten Jayapura mempunyai moto bahwa kasih menembus perbedaan. Jadi tidak boleh ada perbedaan suku, ras dan agama,” tambahnya.
Yunus Wonda menyebut, hadirnya masyarakat pegunungan di Provinsi Papua karena ikut kontribusi dan ikut membangun kabupaten/kota hingga provinsi.
“Kami masyarakat pegunungan hadir di provinsi induk ini karena kita punya kontribusi dan ikut membangun kabupate/kota hingga provinsi. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau seluruh masyarakat gunung yang ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Keerom dan lain sebagainya mari kita menjaga komitmen kita untuk membangun di Provinsi Papua,” imbuhnya.
Jika ada miss komunikasi, Yunus Wonda manyarankan agar pemerintah daerah duduk bersama dan membuka ruang untuk berbicara dengan mereka supaya tidak ada lagi palang memalang dan lain sebagainya.
“Saya pikir soal demo, maka negara menjamin itu. Selama ini yang demo itu anak-anak mahasiswa kita karena memang ada kebijakan yang salah. Jadi mari kita hilangkan statement-statement yang membedakan suku baik itu gunung, pesisir, pendatang karena itu rasis dan tidak boleh ada di Papua ini. Sebagai pemimpin, kita harus merangkul semua,” ungkapnya.
Sebelumnya, pernyataan Wali Kota Jayapura, Abisasi Rollo dalam expose 100 hari kerja pada Senin (16/6/2025) menuai kecaman, pasalnya dalam pernyataannya, Walikota mengancam akan memulangkan masyarakat yang sering melakukan aksi demo dan palang di Kota Jayapura.
“Tidak ada demo dan palang di kota ini (Kota Jayapura) karena saya pikr orang-orang yang demo itu bukan orang pantai atau Port Numbay tapi orang-orang gunung ini. Ini saya sampaikan supaya kita tau persis bahwa yang buat segala macam persoalan di kota ini bukan orang-orang Port Numbay,” katanya dalam rekaman video yang beredar.
“Kita akan buat perjanjian supaya ketika ada yang demo di kota ini, maka Pak Kapolres, Dandim kita akan pulangkan ke daerah masing-masing, supaya jangan merusak kota ini,” tambahnya. *
