MRP Kecam Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua yang Berujung Ricuh

JAYAPURA, wartaplus.com  – Majelis Rakyat Papua (MRP) mengecam aksi demo ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua, di Abepura, Kota Jayapura, Rabu (15/10/2025) yang berujung ricuh.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar kepada wartawan di Jayapura, Rabu petang mengatakan, Papua adalah tanah damai, sehingga setiap warga yang hidup di atasnya harus mampu membawa kedamaian, bukan kekacauan.

“Papua ini adalah tanah damai. Siapapun yang ada di atas tanah ini harus bisa membawa kedamaian. Kami orang Papua, bahkan semua warga di Papua, harus membawa damai untuk negeri ini,” tegas Ketua MRP, Nerlince Wamuar yang dalam keterangan pers didampingi Wakil Ketua I MRP, Pdt Robert Horik dan Wakil Ketua II, Max Abner Ohee.

Nerlince Wamuar yang biasa disapa Mama Rollo menegaskan, MRP sebagai lembaga kultural yang berada dalam struktur pemerintahan Provinsi Papua bekerja berdasarkan aturan. Ia menekankan pentingnya legalitas organisasi, termasuk aliansi mahasiswa, agar setiap penyampaian aspirasi dapat ditangani secara resmi dan tertib.Ini disampaikan, pasalnya, tujuan aksi demo adalah ke kantor MRP, namun karena tak berijin dari Kepolisian sehingga aksi dialihkan ke wilayah Abepura.

“Kalau ada surat masuk dari aliansi mahasiswa, kami akan memeriksa ke Kesbangpol apakah organisasi itu terdaftar. Kalau terdaftar, kami tanggapi. Kalau tidak, kami tidak bisa proses, karena kita hidup dengan aturan,” tegasnya.

Menurutnya, tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut, seperti isu darurat militer dan tolak investasi di tanah Papua, tidak relevan dengan kondisi di Papua saat ini.

“Darurat militer itu tidak terjadi di Provinsi Papua. Soal investasi ilegal, sampai hari ini MRP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi bagi investor untuk menanamkan modal di tanah Papua,” tegasnya.

Mama Rollo juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai kaum terdidik yang seharusnya memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi.

“Mahasiswa itu orang cerdas. Tindakannya harus bermartabat. Kalau engkau namakan dirimu mahasiswa, tunjukkan sikapmu yang baik di lingkunganmu,” pesannya.

Ia mengimbau agar warga dan mahasiswa di Jayapura tidak merusak kota sendiri dengan tindakan anarkis yang justru menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.

“Sebagai warga Kota Jayapura, kita sendiri yang merusak rumah kita. Marilah kita jaga rumah kita bersama, supaya orang dari luar melihat Papua sebagai tanah yang damai dan nyaman,” imbaunya.

Aksi Demo Ilegal

Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ferdinan Ohee menilai aksi demo mahasiswa dan pemuda Papua tersebut sebagai aksi ilegal, karena tanpa ijin dari pihak kepolisian dan tidak mewakili aspirasi resmi masyarakat adat Papua.

“Sore ini kami di kantor Majelis Rakyat Papua bersama pimpinan lembaga, termasuk Ketua MRP,menyikapi selebaran dan ajakan aksi dari forum yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Papua. Forum ini tidak resmi, ilegal, dan tidak memiliki legitimasi,” tegasnya.

MRP merupakan lembaga kultur yang memiliki wibawa dan legitimasi penuh dari masyarakat adat Papua. Karena itu, ia menilai tindakan kelompok mahasiswa tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga resmi representasi orang asli Papua (OAP).

“Kalian mahasiswa, jangan ancam atau lakukan aksi-aksi yang mencederai lembaga kultur. Kami di sini adalah representasi kultur yang dipercaya oleh seluruh masyarakat adat di Provinsi Papua,” serunya.

Ketua Barisan Merah Putih ini juga menyerukan kepada mahasiswa agar tidak membentuk kelompok-kelompok baru di luar organisasi kemahasiswaan resmi. “Kalian harus melebur dalam organisasi kepemudaan yang sah. Jangan buat kelompok ilegal di republik ini, apalagi di Tanah Papua,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal Peraturan Wali Kota Jayapura yang melarang aksi demonstrasi dan pemalangan jalan tanpa izin. Menurutnya, aturan tersebut perlu dipatuhi bersama karena sudah memiliki sanksi hukum yang jelas.

“Wali Kota Jayapura sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota tentang larangan demo dan pemalangan. Aparat penegak hukum juga tahu itu. Jadi kalau kalian masih melanggar, berarti kalian sendiri yang menantang aturan,” tegasnya lagi.

Sebagai pimpinan lembaga kultur, ia menyatakan penyesalan dan kecaman keras terhadap tindakan anarkis yang terjadi di Abepura. “Saya sangat sesalkan aksi anarkis yang tadi terjadi. Saya minta aparat segera menindak tegas para pelaku, karena itu aksi ilegal,”  serunya.

Ucapan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua I MRP, Pdt. Robert Horik menyesalkan tindakan anarkis pendemo.

Menurutnya MRP memang punya tugas menerima aspirasi dari masyarakat dan menindaklanjuti dan menfasilitasi tindak lanjutnya. 

“Seperti beberapa aspirasi yang masuk, itu kita tindak lanjuti. Mari kita menyampaikan pendapat dengan baik, dengan tenang, santun. Bahkan Alkitab juga menegaskan bahwa pemerintah sebagai Wakil Allah dalam Roma pasal 13 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintah selalu mendengar aspirasi sebagai wakil rakyat, akan menerima aspirasi tersebut dan meneruskannya ke pihak pemerintah yang berwenang,” tegasnya.

Untuk diketahui aksi unjuk rasa yang berlangsung di lampu merah Abepura berujung ricuh, sedikitnya tiga orang terluka akibat terkena lemparan batu, dua diantaranya anggota Polri. Selain itu sebanyak dua kendaraan dinas Polri dirusak, dan satu unit mobil PDAM dibakar.**