Desakan Pemberhentian Panwaslu Paniai Kembali Bergulir
Suasana jumpa pers di Jayapura, Selasa (17/6)/Istimewa
JAYAPURA, - Solidaritas Peduli Demokrasi Damai Kabupaten Paniai, Papua 2018 kembali meminta Panwaslu Kabupaten Paniai segera dinonaktifkan untuk sementara waktu dan proses Pilkada Kabupaten Paniai diambil ahli oleh Bawaslu Provinsi Papua.
Ketua Solidaritas, Meky Wetipo dalam keterangan persnya di Jayapura, Selasa (17/7) mengatakan, menuding ada dugaan indikasi keterlibatan Panwaslu Kabupaten Paniai dalam mendukung Paslon tertentu.
"Terkait keterlibatan Panwaslu dalam mendukung kandidat tertentu ini sudah viral di sosial media, termasuk penjemputan di Bandara Sentani oleh kandidat Bupati Hengky Kayame awal bulan Juni lalu,"katanya.
Menurut dia, ketidaknetralan Pengawas Pilkada ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial atau amarah para Paslon dan masyarakat pendukung yang mana dapat berujung pada konflik horizontal.
Logistik Pilkada
Selain desakan pemberhentian sementara waktu panwaslu, pihak solidaritas juga mengkritisi terkait logistik pilkada.
"Kami meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah kabupaten Paniai untuk mempertegas, menjelaskan dan menyampaikan kebutuhan perlengkapan (logistik) dalam bentuk surat keputusan dan berita acara pleno sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 9 Tahun 2017 pasal 10,11 dan 13 kepada masing-masing Pasangan Calon dan masyarakat Kabupaten Paniai," pinta Meky yang didampingi Sekertaris, Fransiskus Takimai.
Sebab menurut dia, apabila hal ini tidak diindahkan, maka surat suara perlengkapan logistik yang digunakan dianggap ILLEGAL karena tidak sesuai norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.
Sementara dari sisi pengamanan Pilkada, Solidaritas meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih agar tidak menambahkan jumlah anggota namun mendahulukan pendekatan persuasif. Hal ini amat penting untuk diperhatikan mengingat Masyarakat Papua, khususnya Paniai sedang dalam kondisi trauma akibat peristiwa Enaro Berdarah, 8 Desember 2014 lalu.
Solidaritas juga mengimba semua lapisan masyarakat yang memiliki hak memilih (DPT) agar memilih pemimpin masa depan Paniai yang bersih, jujur, adil, visioner yang dapat merubah Wajah Paniai menjadi kota Peradaban bagi Pegunungan Tengah dan Papua.
"Kami juga meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Paniai agar mengambil alih semua proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Paniai, mulai dari penyelenggaraan, kesekretariatan, Bimtek, pleno-pleno sampai dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai,"pintanya.
Pilkada Kabupaten Paniai terpaksa ditunda dari jadwal serentak 27 Juni lalu karena alasan keamanan. Dipastikan pilkada akan digelar 25 Juli 2018 mendatang.Pilkada diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Meki Nawipa – Oktopianus Gobay dan Hengky Kayame – Yehezekiel Tenouye.*
