JAYAPURA, – Kebijakan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama, diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menuai penolakan dari dalam instansi yang membidangi infrastruktur tersebut.
Salah satunya, Sekretaris Dinas PUPR Papua Solaiyen Murib, yang kemudian melakukan aksi pemalangan kantor dengan cara memarkir mobil persis di pintu masuk kantor yang berada di kawasan Dok IV Jayapura, pada Kamis (30/8) pagi.
“Yang pasti kalau kepala dinas baru masuk kita akan tolak. Sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh gubernur, kepala dinas baru tidak boleh dia masuk di PU. Apalagi ada masyarakat yang datang demo disini menolak pejabat baru," ujar Solaiyen.
"Terkait pelantikan kepala dinas yang baru, saya sebagai Sekretaris Dinas PUPR secara resmi menolak,” tegasnya.
Menurut dia, keputusan Penjabat Gubernur yang melakukan pergantian jabatan kepala dinas yang tinggal menyisahkan tiga sampai empat bulan waktu efektif, dinilai kurang tepat. Apalagi kepala dinas yang ditunjuk bukan berasal dari dalam instansi itu, melainkan ditunjuk dari kabupaten.
“Ini (keputusan) kurang tepat sebab dalam pergantian jelang tutup tahun anggaran ini biasa terjadi penyelewengan dana. Apalagi dilantik kepala dinas yang baru dari kabupaten, maka saya sebut dia belum pelajari kondisi yang ada di instansi ini," ujarnya.
Solaiyen mengaku jika pergantian ini dipaksakan, maka pimpinan yang baru akan melakukan penyesuaian. Sedangkan waktu berjalan terus.
"Saya rasa ini kurang tepat makanya saya secara pribadi tolak tegas. Intinya saya menyampaikan penolakan bukan atas dasar kepentingan pribadi. Namun keinginian untuk menyelamatkan instansi ini,” tegasnya lagi.
Dia berharap Penjabat Gubernur segera ambil tindakan terkait penolakan tersebut. Sebab pihaknya yakin seluruh staf dinas PUPR tak akan bekerja sama dengan kepala dinas yang baru.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menunjuk Girius One Yoman sebagai Kepala Dinas PUPR yang baru menggantikan Djuli Mambaya yang sementara tersandung proses hukum dan kini telah berstatus tersangka oleh penyidik Polda Papua
Girius diminta Gubernur untuk segera melakukan penyesuaian agar seluruh program kerja di instansinya, berjalan sebagaimana mestinya.
Aksi pemalangan kantor ini akhirnya direspon Sekda Papua, Hery Dosinaen yang kemudian memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk datang membuka palang pada pukul 13.00 Wit.
Selain Kepala Dinas PUPR, Soedarmo juga mengganti dua pimpinan OPD lainnya serta satu Staf Ahli Gubernur yaitu Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Yusuf Yambe Yabdi digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt), Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.
Pergantian dan pelantikan pejabat eselon II Pratama di lingkungan Pemprov Papua tersebut berlangsung di Sasana Krida kantor gubernur Papua, Rabu (29/8) kemarin. Pelantikan dihadiri oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen dan para pimpinan OPD.*
Tolak pergantian Kadis PUPR Papua, Sekdis palang pintu masuk kantor dengan mobil, Kamis (30/8)/Istimewa
