Tuntut Percepatan Pelantikan Wakil Bupati, Masyarakat Adat Palang Kantor Bupati Keerom

KEEROM – Ratusan masyarakat adat Kabupaten Keerom Senin siang melakukan aksi demo damai di halaman Kantor Bupati Keerom.

Aksi demo dari masyarakat adat ini dilakukan lantaran kesal dengan sikap Bupati Keerom, Muhammad Markum yang dinilai sengaja menghambat proses pelantikan wakil bupati terpilih Piter Gusbager.

Dalam orasinya, masyarakat adat menuntut agar bupati segera mempercepat proses pelatikan wakil bupati karena kekosongan wakil bupati menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan daerah.

“Tanggal 21 Desember 2018 pak Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah menuyurat ke Mendagri untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) wakil bupati Keerom. Ternyata pak Bupati Keerom, Muhammad Markum melarang supaya SK tersebut tidak ditertibkan oleh Kemendagri, makanya kami datang hari ini untuk mempertanyakan ada apa sebenarnya? Kalau bisa kami minta pak bupati untuk mempercepat proses pelantikan anak kami Piter Gusbager sebagai wakil bupati Keerom,” kata Ana Maria Borotian, selaku Ketua Ikatan Perempuan Asli Keerom di halaman kantor Bupati Keerom, Senin (21/1) siang.

Selain itu, massa pendemo juga mempertanyakan kinerja dari Bupati Keerom, Muhammad Markum yang dinilai tidak bekerja dan tidak melakukan pembangunan di daerah.

“Selama ini pak bupati pakai dana yang begitu banyak untuk apa? Karena selama ini tidak ditemukan pembangunan di daerah ini. Sejauh ini yang kami lihat bupati hanya membangun jalan di Arso Swakarsa untuk mendukung PON 2020, sementara untuk kami masyarakat apa? Tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Jack Puraro salah satu tokoh pemuda meminta agar Bupati Keerom M Markum segera menemui massa pendemo guna menjelaskan sejauh mana mekanisme hingga menghambat pelantikan wakil bupati terpilih.

“Tolong Pak Bupati Keerom menemui warganya, jelaskan bagaimana hal ini bisa terlunta-lunta. Masyarakat butuh penjelasan,  karena mereka ingin Pieter Gusbager,  sebagai anak asli Keerom segera dilantik jadi wakil bupati,” kata Jack.

Menurut dia,  kekosongan jabatan wakil bupati Keerom sudah cukup lama, setelah M Markum yang sebelumnya wakil bupati dilantik menjadi Bupati Keerom menggantikan Celcius Watae yang mangkat karena sakit.

“Kini Pak Markum sudah jadi bupati,  sementarai jabatan wakil bupati belum juga diisi,  padahal dalam rapat pleno pemilihan di DPRD Keerom tahun lalu,  Pieter Gusbager telah terpilih tapu hingga kini proses pelantikannya terus ditunda," ujar Jack.

Asisten I Setda Kabupaten Keerom, Sucahyo Agung yang menemui massa pendemo menjelaskan tentang mekanisme pelantikan yang dimaksud bukan kewenangan pihaknya sebagai aparatur negara.

“Ini bukan ranah birokrasi, ini adalah ranah politik, siapakan mereka? Yang pertama adalah partai politik dan DPRD, jadi kami sarankan saudara-saudara untuk menyampaikan aspirasi ini pada yang berkepentingan. Kami ASN tidak memilki kepentingan untuk ini, karena semua prosedur yang diminta sama sekali tidak melibatkan ASN,” jelasnya.

“Pak Bupati Muhammad Markum sedang umrah ke tanah suci,  dari 13-26 Januari 2019. Nanti setelah itu baru bisa kembali melaksanakan tugas. Untuk itu kami berharap agar saudara-saudara bisa menyampaikan aspirasi ini setelah beliau kembali,” sambungnya.

Massa yang kecewa karena tidak bisa bertemu dengan bupati langsung melakukan pemalangan menggunakan material tanah dan batu di jalan masuk menuju kantor bupati.

“Karena pak bupati tidak ada, maka mulai hari ini kami palang kantor bupati hingga pak bupati Muhammad Markum datang dengan membawa SK pelantikan Wakil Bupati Keerom baru palang dibuka,” ujar Ketua Dewan Adat Keerom Servasius A Tuamis.

Dari pantauan di lokasi, Aparatur Sipil Negara yang masih bekerja langsung mengeluarkan seluruh kendaraan baik roda empat dan roda dua yang terparkir di halam kantor bupati Keerom dan pulang.

Rencananya palang akan dibuka jika bupati Muhmmad Markum datang dan menemui massa pendemo dan memberikan kepastian pelantikan wakil bupati terpilih. *