DAK dan IPAK Ingatkan Bupati dan PKS Jangan Hambat Penetapan Wakil Bupati Keerom
Ketua DAK, Servo Tuamis, bersama Ketua IPAK, Anna Maria Borotian, dan Perwakilan Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Keerom, Yan Christian May, saat memberikan keterangan pers di salah satu tempat di Kota Jayapura/Fendi
JAYAPURA,– Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis, dengan tegas meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak meghambat proses penetapan Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar.
“Kami sangat harap Partai PKS tidak menghambat proses penetapan wakil bupati Keerom, karena ini hajatnya Partai Golkar. Partai PKS sudah punya pak Markum yang menjabat sebagai Bupati Keerom, jadi mau dan tidak mau maka wakil bupati harus dari partai Golkar,” katanya kepada pers di Kota Jayapura, Minggu (2/9) malam.
“Harusnya PKS paham bahwa bupati saat ini (Muhammad Markum) dari partai PKS, jadi mereka bisa memberikan posisi wakil bupati itu kepada partai Golkar karena almarhum Celcius Watae dari partai Golkar. Kenapa PKS mau merebut itu, kan tidak mungkin posisi Bupati dan Wakil Bupati dari satu partai,” bebernya.
Menurutnya, SK dari DPP Partai Golkar sudah turun sejak tanggal 9 Agustus lalu, tapi sampai hari ini masih molor, sehingga pihaknya meminta agar kepada DPRD Keerom untuk segera menetapkan wakil bupati yang telah direkomendasikan.
“Kami dari Dewan Adat Keerom berikan waktu 1 minggu kepada DPRD Kabupaten Keerom harus menetapkan salah satu dari 2 nama yang sudah di rekomendasikan oleh DPP Partai Golkar, yakni Herman Yoku dan Pieter Grusbager. Kalau 1 minggu lewat dan tidak di tetapkan, maka kami akan duduki DPRD,” tegasnya.
Servo mengatakan, PKS harusnya paham bahwa Bupati terpilih (Alm. Celcius Watae) dari Partai Golkar, tetapi karena sudah meninggal dunia.
Senada dengan itu, Ketua Ikatan Perempuan Asli Keerom, Anna Maria Borotian, meminta Bupati Keerom, Muhhamad Markum sebagai pembina politik di daerah harus ikut mendorong proses penetapan wakil bupati.
“Kami mendesak bupati sebagai pembina politik di daerah harus mendorong proses ini, tidak boleh menghambat. Bupati juga harus berada di tempat, kalau keluar daerah terus kapan proses ini selesai? Sementara rakyat menunggu proses pelantikan dipercepat, supaya pemerintahan berjalan berimbang,” imbuhnya.
Anna mengungkapkan, salah satu alasan pemekaran Kabupaten Keerom dilakukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat asli Keerom untuk mengatur dirinya untuk mendapat kesejahteraan, tapi sangat di sayangkan hal ini tidak di dukung oleh semua pihak yang ada di Keerom.
“Banyak yang masuk ke Kabupaten Keerom hanya untuk kepentingan perut, bukan kepentingan hati. Mereka hanya mementingkan pribadi dan kelompok tertentu dari pada kepentingan seluruh masyarakat Keerom, sehingga hasilnya seperti yang kita lihat saat ini bahwa suara masyarakat asli tidak mendapat respon,” sindirnya.
Ia mengancam, jika permintaan masyarakat tidak digubris, maka masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran dan menghentikan semua proses pemerintahan di Kabupaten Keerom.
“Mulai hari ini proses itu wajib dijalankan, kalau tidak maka kami perempuan siap untuk seluruh akses jalan masuk menuju Kabupaten Keerom,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Keerom, Yan Christian May, mengatakan, kekosongan jabatan wakil bupati Keerom sangat berdampak pada pelayanan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Keerom, sehingga pihaknya mendesak agar Bupati, DPRD dan panitia pemilihan segera mempercepat proses penetapan wakil bupati.
“Kepada Bupati dan pimpinan DPRD stop melaksanakan kunjungan ke luar Papua. Bupati harus berada di tempat untuk melaksanakan proses penetapan wakil bupati yang telah di rekomendasikan oleh DPP Golkar. Jangan lagi ditunda,” ujarnya.
Ia mengaku, jika permintaan ini tidak ditanggapi, maka pemuda dan mahasiswa Keerom akan bergabung bersama Dewan Adat Keerom untuk melakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Keerom. *
