MENU TUTUP

Kompensasi Perluasan Areal Parkir Bandara Rendani Rp 800 Juta Akan Dititip di Pengadilan

Jumat, 07 September 2018 | 07:16 WIB / Albert
Kompensasi Perluasan Areal Parkir Bandara Rendani Rp 800 Juta Akan Dititip di Pengadilan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan/wartaplus

MANOKWARI,- Pertemuan Gubernur Papua Barat dan MRPB tentang perluasan areal parkir Bandara Rendani Manokwari, terutama kepada warga yang akan terkena dampak penggusuran, menyepakati uang kompensasi sebesar Rp 800 juta yang akan dititip di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari.

Penitipan uang di PN Manokwari ini sambil menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat.  Hasil pertemuan gubernur dan MRP di kantor gubernur Papua Barat, Arfai, Kamis (6/9), Pemkab Manokwari diminta menyiapkan lokasi yang layak kepada warga yang terkena dampak penggusuran, terutama bagi mereka yang menolak kompensasi Rp 150 juta.

Meski kompensasi yang ditawarkan pemda kepada warga sudah ada kesepakatan bersama saat pertemuan di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, tahun 2017 lalu.

Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengatakan, Pemda Manokwari saat ini sudah menyiapkan Rp 100 juta, namun pada saat akan dilakukan pembayaran kompensasi tetapi warga menolak.

"Di tahun 2018 saat mau dilakukan pembayaran kompenisasi masyarakat menolak, namun sebagian masyarakat sudah menerima Rp 100 juta itu. Bahkan ada penolakan nilai Rp 100 juta sehingga Pemkab Manokwari mengalokasikan lagi Rp 50 juta dari APBDP tahun 2018 ini sebagai tambahan kepada warga sehingga total yang alan mereka terima Rp 150 juta," kepada Bupati kepada wartaplus.com, Jumat (7/9) pagi ini.

Hemat Bupati, uang Rp 150 juta ini sudah cukup sesuai dengan kompensasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan warga setempat.

Ia mencotohkan, kompensasi pemkab Manokwari yang sama juga pernah diberikan kepada pensiunan yang tinggal di areal RSUD Manokwari untuk pengembangan RSUD Manokwari saat ini.

"Bukan hanya Rp 150 juta kepada warga itu, namun saat rapat saya langsung telepon salah satu pengembang rumah di Manokwari untuk menyiapkan rumah 8 unit, namun tidak diterima juga oleh 8 keluarga yang terkena dampak pelebaran areal parkir itu," kata bupati lagi.

Atas kepentingan umum dan pengembangan kemajuan daerah, ia  tetap mengambil sikap karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak dan proyek nasional ini sudah dilelang dan sudah harus dikerjakan.

"Masak masyarakat minta yang berlebihan? Masak sertifikat tanah atas nama pemerintah terus pemerintah dituntut untuk membayar tanah kepada masyarakat yg tidak punya hak atas tanah itu? Itukan aneh? Jika Pemerintah Provinsi dan MRPB mau cari tanah untuk mereka yang menolak silakan saja, tapi untuk Pemkab Manokwari tidak akan menambah apapun," tegas Demas.

Lanjutnya, Pemda Manokwari tidak akan menyiapkan tanah maupun uang tambahan. Di samping itu, pemkab Manokwari akan membatalkan uang Rp 150 juta yang sudah disiapkan. "Kita tidak boleh memanjakan masyarakat, sebab akan menjadi kebiasaan buruk untuk mereka memanfaatkan aset-aset pemerintah dalam hal tanah, sehingga saat mau dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat selalu saja minta ganti rugi," tambah Demas.

Demas menambahkan, saat ini pemda telah siapkan tanah sekitar 3 hektar di Soribo itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kena perpanjangan runway Bandara Rendani, dan bukan untuk perluasan areal parkir, karena areal parkir itu tanah milik pemerintah sedangkan areal perpanjangan runway itu milik masyarakat.

Untuk masyarakat pemilik areal, katanya, pemerintah wajib siapkan lokasi dan akan disesuaikan nilai yang dihitung oleh konsultan indenpenden. Nanti pada Rabu, 12 September 2018 mendatang, pembongkaran tetap dilaksanakan, tidak ada tunda menunda.

“Gugatan silakan berjalan, pembongkaran tetap dilaksanakan tidak menunggu hasil keputusan pengadilan nantinya,” tandasnya. *


BACA JUGA

IKAHI Papua Komitmen Berikan Keadilan Bagi Masyarakat

Jumat, 17 Maret 2023 | 13:54 WIB

Bupati Manokwari Pertanyakan Terhentinya Proyek Box Cover Bandara Rendani

Sabtu, 04 Januari 2020 | 15:32 WIB

Pengadilan Agama Manokwari Ciptakan Zona Bebas Korupsi

Selasa, 15 Januari 2019 | 16:05 WIB
Pajak Air Permukaan

Ditawari Kompensasi Rp1 Triliun, Pemprov Papua Minta Freeport Konsultasi ke KPK

Rabu, 02 Januari 2019 | 09:09 WIB
TERKINI

Kapolda Papua Ajak Tokoh Agama Berperan dalam Mewujudkan Pilkada Damai di Kepulauan Yapen

9 Jam yang lalu

Tim Evaluator Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja Triwulan Ketiga Pj Gubernur Papua

9 Jam yang lalu

Pemprov Papua Tengah Tandatangani MOU dengan Kemenhub Terkait Pengembangan Bandara Nabire

12 Jam yang lalu

PTFI Dukung Peresmian Gereja Aroanop Kerahkan Helikopter dan Bus Mudahkan Transportasi Warga dan Logistik

12 Jam yang lalu

Sapi Qurban Bantuan Presiden di Papua, Jenisnya Limosin dengan Berat 845 Kg

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com