DPRD Jayapura Uji Publik Raperda Pemerintahan Distrik
DPRD Kabupaten Jayapura saat melaksanakan uji publik Raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik di kantor Distrik Sentani Timur, Rabu (7/3) siang/Fendi
SENTANI,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melaksanakan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik di kantor Distrik Sentani Timur, Rabu (7/3) siang.
Uji publik Raperda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, yang dihadiri sejumlah anggota DPRD, kepala Distrik, Kepala Kampung serta masyarakat yang ada di Distrik Sentani Timur.
Ketua Badan Pembentukan Paraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura. Eliap Ongge, mengungkapkan, ada 5 Raperda inisiatif yang sementara di dorong oleh DPRD untuk menjadi Perda, salah satunya adalah raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik.
“Raperda ini kita kejar supaya ditetetapkan menjadi perda, sehingga pemerintahan distrik juga dapat meningkatkan tugasnya secara profesional, efisien dan efektif. Terlebih dari itu distrik bisa mendapat pelimpahan wewenang dari bupati kepada distrik,” kata Eliap kepada pers di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Rabu (7/3) siang.
Selain Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik, empat raperda lain yang sementara didorong adalah, raperda Pelayanan Kesehatan, Pajak Online, penyelenggaraan pengakuan masyarakat hukum adat dan perda pasar.
“Ini lima raperda yang kita dorong di masa sidang I ini dalam sidang non APBD. Kita harapkan raperda ini bisa ditetapkan dan dilaksanakan,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Distrik Sentani Timur, Steven Ohee, mengatakan, dengan uji publik yang dilakukan dapat memberikan hasil sehingga bisa meningkatkan kapasitas distrik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Memang tanpa disadari bahwa beban tugas distrik semakin berat dan tidak mampu melaksanakan tugas secara efisien sehingga ketika distrik diberikan penguatan kapasitas, maka distrik akan siap mengawal proses pembangunan yang sangat banyak di masyarakat,” ujar Steven.
“Contohnya monitoring-monitoring dan evaluasi dana di kampung yang cukup besar, ketika distrik tidak memfasilitasi dengan baik, maka sangat besar kampung melakukan kesalahan-kesalahan," tutupnya. [Fendi]
