Beri Sambutan di Rapimnas, Jokowi Mengaku Dirinya Pemimpin Demokrat
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapimnas Partai Demokrat di Bogor, Sabtu (10/3)/Riri
BOGOR,- Presiden Joko Widodo membantah pendapat sejumlah orang di media sosial yang menyebut dirinya sebagai Pemimpin Otoriter. Dihadapan belasan ribu kader partai Demokrat yang hadir dalam acara Rapimnas di Bogor, Sabtu (10/3), mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim dirinya sebagai 'Pemimpin Demokrat'.
Pernyataan ini seolah menjawab berbagai spekulasi benarkah Jokowi akan meminang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangannya pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Pernah di Sosmed ada yang menyebut saya sebagai pemimpin otoriter. Tapi menurut saya tidak ada potongan pemimpin seperti itu. Wajah saya tidak sangar, kemana mana selalu tersenyum," bantahnya.
"Saya bukan pemimpin otoriter tapi pemimpin Demokrat. Yang mana ciri ciri demokrat yaitu selalu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber permusuhan. Ya kalo itu saya memenuhilah kriterianya. Artinya saya dengan pak SBY itu beda beda tipislah. Kalau saya seorang Demokrat, lah pak SBY sebagai Ketua partai Demokrat," ujarnya berseloroh
Sikap Demokrat Jokowi ini ditunjukkan di awal acara dimana, Presiden RI ketujuh itu, tetap berdiri saat Hymne dan Mars Partai Demokrat dinyanyikan.
Dalam arahahnnya, Jokowi menekankan kepada semua kader, Pertama, untuk tetap membangun kedewasan dan etika berpolitik, tata krama berpolitik dan keadaban dalam berpolitik. Kedua, harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat yaitu demokrasi yang lebih mensejahterakan rakyat dan demokrasi untuk memakmurkan rakyat
"Dua hal tersebut jadi penting dalam membangun agenda politik di negara kita. Kontentasi dalam pilkada, pileg dan pilpres harus menjungjung tinggi etika dan keadaban. Kontentasi dan saling menghargai saling menghormati," kata Jokowi.
Jokowi juga mengimbau kepada setiap kader untuk tidak saling mencela dan mencemooh, saling mengadu domba. Menurutnya adu gagasan dan berbeda pendapat itu biasa namun tetap harus menjunjung tinggi adat ketimuran kita serta sopan dan santun.
"Kesatuan dan persaudaaran harus selalu diutamakan. Kita para pelaku politik harus memberikan teladan bagi masyarakat luas dan generasi muda kita," imbaunya.[Riri]
