Kasus Penistaan Agama dan Kriminalisasi Ulama, Begini Solusi yang Ditawarkan Demokrat
Hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3)/Riri
BOGOR,-Hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3) diawali dengan sesi tanya jawab mengambil tema Rakyat Beraspirasi, Demokrat Beri Solusi.
Acara yang dipandu oleh Sekjen DPP Demokrat, Hinca Panjaitan dan Wasekjen, Andi Timo Pangerang menghadirkan sejumlah profesi mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasinya yang kemudian dijawab oleh sejumlah kader Demokrat yang berkompeten.
Sesi tanya jawab dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, H. Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ny.Ani Yudhoyono serta para petinggi Demokrat tingkat pusat.
Perwakilan Tokoh Agama didapuk sebagai penanya di sesi pertama. Ustadz Abdul Rahman Jaelani menyampaikan aspirasi terkait penistaan agama dan kriminalisasi ulama. Dia berharap demokrat bisa memberikan solusi terbaik untuk kerukunan umat beragama di Indonesia, lalu Pdt. Hans Lokra dari Persatuan Gereja se-Indonesia (PGI) menilai, naik turunnya toleransi umat beragama sangat dipengaruhi dengan situasi politik. Oleh karena itu, dia berharap demokrat bisa memberikan solusi terkait persoalan ini
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat E Mengindaan menyatakan, penistaan agama dan kriminalisasi ulama tentunya tidak diiinginkan oleh semua orang.
Oleh karena itu Demokrat menyarankan untuk penistaan agama dan kriminalisasi ulama dicari dulu motifnya untuk kemudian diselesaikan secara hukum yang berlaku. Terkait naik turunnya toleransi umat beragama, Mangindaan mengaku pihaknya di MRP selalu mensosialisasikan empat pilar Bhinneka Tunggal Ika
"Demokrat adalah partai nasionalis, religius nasionalisme.Di demokrat semua agama diterima oleh bapak SBY. Jadi kita harus bersama sama mencari solusi. Jikapun ada regulasi yang belum disempurnakan tentunya di MPR kita akan bantu, " ujar mantan Menteri Perhubungan era SBY ini.
"Kalau ada isu agama, tolong para tokoh agama jangan langsung menyebarkan kepada umat. Jangan main hakim sendiri, tapi datanglah ke DPR fraksi Demokrat akan siap memediasi untuk mencari solusinya," sambungnya.
MoU Era SBY
Calon Gubernur Kalimantan Timur, Syaharie Jaang menyatakan era SBY sebagai Presiden, pernah ada MoU antara Menteri Agama dan Mendagri tentang Kewenangan Kepala Daerah dan peran pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama termasuk pembangunan tempat ibadah
"Ini yang harus menjadi komitmen setiap calon eksekutif dan legislatif dari demokrat untuk menjaga dan melanjutkan apa yang sudah dibangun di era SBY," ujar Walikota Samarinda ini.
Terkait penistaan agama dan kriminalisasi ulama, Syaharie berharap hal ini bukan karena adanya unsur politik
"Setiap kader demokrat harus jaga jangan agama dikriminalisasi untuk kepentingan politik," katanya mengingatkan.
Lalu untuk beasiswa pendidikan, Samijan mengaku demokrat akan mendorong agar beasiswa pendidikan bukan hanya untuk agama tertentu tapi semua agama.
Selain profesi tokoh agama, dalam sesi tanya jawab juga ada profesi tenaga kesehatan (bidan), buruh, dan atlet.[Riri]
