Kemendag Gelar Rakorda Dengan Pemprov Papua Barat Jelang Natal dan Tahun Baru
Foto bersama staf ahli Kemendag usai Rakorda di Sorong/Ola
SORONG,-Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, Kemendag bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait untuk memastikan harga dan pasokan terjaga dengan baik.
Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Sorong, Papua Barat, Jumat (7/12).
“Pemerintah siap menyambut datangnya Natal dan Tahun Baru, serta menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat. Pemerintah siap untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi HBKN,” ungkap Sutrino Edi.
Pelaksanaan Rakorda, lanjut Sutriono Edi, merupakan upaya Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pada level yang terjangkau.
“Lewat Rakorda ini, Pemerintah mengawal kesiapan instansi terkait dan para pelaku usaha bapok, terutama untuk menghindari terjadinya kenaikan harga, kekurangan stok atau pasokan dan gangguan distribusi,” tegasnya.
Pada rakorda tersebut, pemerintah daerah diminta agar memantau dan melaporkan perkembangan harga harian di pasar pantauan guna menghadapi potensi kenaikan permintaan bapok. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melaporkan perkembangan kelancaran distribusi dan jumlah pasokan bapok. Sutriono Edi juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.
“Untuk itu, Pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan pengawasan secara terpadu bila diperlukan bekerja sama dengan aparat keamanan,” ujarnya.
Hadir pula dalam Rakorda tersebut kepala dinas perdagangan Provinsi Papua Barat, kadis perdagangan kota dan kabupaten, Kepala Bulog dan perwakilan Bank Indonesia.*
