Wow, Rakyat Papua Bakal Minta Denda Rp 10 Trilyun ke KPK
Ribuan massa berunjuk rasa 'Save Gubernur Papua' memadati halaman kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019)/Andi Riri
JAYAPURA - Merasa Gubernurnya diintimidasi atas skenario Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua bakal menggugat KPK sebesar Rp10 Trilyun.
Hal ini ditegaskan Penanggung Jawab Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua, Alberto Gonzalves Wanimbo saat berorasi dihadapan seribuan rakyat Papua dalam aksi unjuk rasa menolak intimidasi KPK terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe di halaman kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019) siang.
"Rakyat Papua akan meminta denda Rp10 trilyun, karena ini sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap gubernur kita Lukas Enembe. Ini budaya kita orang Papua harus bayar adat," tegas Alberto.
Alberto juga menegaskan setelah aksi pernyataan dukungan terhadap Gubernur Lukas, pihaknya akan mendorong DPR Papua untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Peradilan Rakyat. Dimana pansus bisa mendorong ini ke Jakarta.
"Ini supaya Jakarta tau orang Papua tidak boleh dipermainkan, jangan diinjak injak seenaknya oleh pemerintah pusat. Kami juga akan membentuk tim advokat untuk menggugat KPK," tegasnya lagi.
Skenario OTT oleh KPK yang terjadi di hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/2/2019) dua pekan lalu, kata Alberto, merupakan sebuah skenario besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Ini merupakan kegiatan pembodohan, pembunuhan karakter orang Papua. KPK sebagai institusi super body paling ditakuti di republik ini, namun untuk pertama kalinya dipermalukan oleh pemerintah Papua. Meraka yang mau melakukan operasi tangkap tangan, tapi ini sebaliknya pemerintah yang tangkap tangan KPK,"katanya.
Model pembunuhan karakter Gubernur Lukas, hampir tiga kali dilakuka oleh KPK dengan isu korupsi. Pertama terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sentani - Depapre, lalu dugaan korupsi beasiswa mahasiswa luar negeri, lalu yang ketiga dugaan penyuapan Kemenkeu (skenario OTT Borobudur)
"Kita semua rakyat Papua harus bergandeng tangan. Ini satu bentuk ketidakadilan terhadap orang Papua. Ini satu kejahatan yang perlu dilawan.Intinya kami hadir disini untuk memberikan dukungan moril kepada Gubernur Lukas, kami minta KPK dibubarkan, sebab KPK bukan lembaga luarbiasa,"ujarnya.
Aksi unjuk rasa hingga berita ini diturunkan masih berlangsung, tampak Gubernur Papua, Lukas Enembe telah hadir di tengah tengah massa pengunjuk rasa. Tampak pula Sekda Papua, Hery Dosinaen, para pimpinan OPD dan pegawai Pemprov Papua serta sejumlah anggota DPR Papua.*
