Pemprov : Petani Asli Papua Harus Didata
Suasana kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas TPH se-Provinsi Papua di Hotel Aston, Kota Jayapura, Kamis (15/3) lalu/Istimewa
JAYAPURA,– Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) baik tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se-Papua, diminta untuk melakukan pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang berprofesi sebagai petani.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty menyatakan, pendataan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur kepada Bupati dan Walikota terkait Pendataan Orang Asli Papua
“Kalau instruksinya untuk mendata jumlah OAP, maka didalamnya juga harus ada data petani OAP dan ini harus dilakukan dengan serius,” kata Loupatty di Jayapura, Kamis (15/3) lalu.
Menurutnya, pendataan petani OAP ini tidak sulit jika Dinas TPH di kabupaten/kota memiliki keinginan serius melakukannnya.
"Ketika turun ke distrik-distrik dan kampung melaksanakan kegiatan atau apapun,itu kan bisa sekalian mendata para petani OAP ini,” tuturnya.
“Staf-staf didaerah itu jangan cuma duduk-duduk dikantor, sekali-sekali masuk sampe ke kampung-kampung supaya memperoleh data yang baik terkait petani OAP,” sambungnya.
Diungkapkan Loupatty, jika data-data terkait petani OAP bisa segera didapatkan, bukan semata-mata untuk menolong pemerintah daerah setempat atau Pemprov Papua, melainkan dapat bermanfaat untuk petani sendiri.
Jika nanti petani OAP sudah terdata, maka Loupatty berharap Dinas TPH Papua ke depan dapat memberikan pembinaan/pendampingan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada petani untuk mengembangkan hasil pertaniannya.
“Namanya orang bekerja itu memang susah, makanya harus mencari cara dengan media pendampingan, walaupun misalnya orang lain kita perintah dari nilai 10 mendapat nilai 8, kalau teman-teman nanti mendata OAP misalnya hanya mendapat nilai 4 tidak apa, jangan putus asa,” katanya.
Loupatty optimistis data itu akan tercapai.
"Paling tidak bekerja dulu, jangan belum bekerja tapi sudah merasa susah, kalau diawal sudah merasa susah, jangan jadi kepala dinas,” tegasnya.
Lanjut ditambahkan, saat ini sudah saatnya dikedepankan soal masalah-masalah OAP, dan pemerintah tidak perlu malu untuk melakukannya.[Riri]
