DPR RI Soroti Sistem Keamanan Pilkada Papua
Suasana pertemuan Komisi II DPR RI bersama Pemprov Papua, KPU Bawaslu dan TNI Polri bahas kesiapan pilkada serentak 2018, di sasana krida kantor gubernur, Jumat (16/3)/Istimewa
JAYAPURA,- Anggota Komisi II DPR RI Libert Christo Ibo menyoroti system pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua. Dimana menurutnya, dana pengamanan yang digelontorkan pemerintah cukup besar, namun mengapa setiap kali perhelatan Pilkada masih saja ada korban jiwa?
Sebut saja Pilkada serentak 2017 lalu dimana terjadi konflik di Kabupaten Puncak Jaya, dan Intan Jaya yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Begitupula dengan pilkada serentak 2016 dan 2015 yang mana terjadi konflik antar massa pendukung calon
Sorotan ini diungkapkan Libert Ibo dalam pertemuan dengan Pemprov Papua, KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri guna persiapan pelaksanaan Pilkada 2018, Jumat (16/3) pekan kemarin.
“Begitu besar anggaran untuk Pilkada di Papua tapi pengamanan tidak berjalan dengan baik,” herannya.
Libert Ibo bahkan menuding sistem pengamanan yang bobrok dikarenakan ulah pimpinan yang tidak bersikap adil terhadap anggotanya dalam hal pembagian dana pengamanan. Sehingga menyebabkan anggota yang berada di lapangan tidak bekerja maksimal sebagaimana yang diharapkan.
“Ada bukti, saya turun langsung ke lapangan tanya anggota, mereka tidak dapat apa-apa, kasian mereka, ini menjadi perhatian, kita harus kembali ke Jakarta dan panggil Kapolri untuk pertanyakan masalah ini,” tegasnya.
Menurut Politisi partai Demokrat ini, penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan jujur jika keamanan terjamin. "Untuk itu, Polri maupun TNI harus menjamin Pilkada di Papua berjalan dengan damai,"pintanya.
Lanjut katanya, pihak kemanan juga harus memberikan keamanan kepada Panwas di lapangan. Sebab, jika panwas tidak berada di lapangan, tentu hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) pastilah hasil pilkada yang tidak diakui.
Dana Pilgub
Sekda Papua, Hery Dosinaen menyebutkan, total anggaran untuk Pilkada Gubernur Papua adalah sebesar Rp1,3 Triliun dengan rincian KPU sebesar Rp 850 milyar, Bawaslu Rp 250 milyar dan pihak kemanan (TNI/Polri) sebesar Rp 230 milyar. Adapun yang sudah terdistribusi ke KPU, Bawaslu maupun TNI/Polri masing masing sebesar 50 persen.
"Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mensukseskan pilkada serentak, karena ini agenda Nasional. Untuk itu, semua stakeholder khususnya penyelenggara pemilu dan pihak keamanan harus betul-betul mengawal proses demokrasi yang tinggal menghitung bulan ini," tekannya.
Pilkada serentak 2018 di Papua akan dilangsungkan Pilkada Gubernur dan Pilkada di tujuh Kabupaten.[Riri]
