MENU TUTUP

Dinkes Papua-BPJS Siap Kerjasama Bantu OAP Tanpa NIK

Sabtu, 16 Maret 2019 | 06:47 WIB / Andi Riri
Dinkes Papua-BPJS Siap Kerjasama Bantu OAP Tanpa NIK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes/Andi Riri

JAYAPURA — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes menegaskan bahwa Januari 2019, jaminan pembiayaan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) bertajuk Kartu Papua Sehat (KPS telah berintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di-back up oleh Jaminan Kesehatan Papua (JKP) Komplementer. 

“Integrasi ini memang perintah Undang-Undang yang menyatakan bahwa jaminan kesehatan di suatu daerah tidak boleh memiliki dua sumber pembiayaan. Bukan hanya pasien Lapas, sejumlah keluhan juga datang dari berbagai daerah terkait ini sebagaimana banyak pengaduan yang masuk ke UP2KP sejak Januari. Tapi masyarakat tak perlu kuatir, kan sudah ada JKP Komplementer dan kita siap antisipasi dengan solusi yang bijak,” tegas Aloysius dalam rilisnya yang diterima wartaplus.com, Sabtu (16/3)

Menurut Aloysius, keluhan itu terjadi karena sebagian besar Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi penerima manfaat KPS selama 2014-2018 tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena belum menjalani perekaman E-KTP. 

“Karena itu, dalam waktu dekat, Dinas Kesehatan Papua akan MoU dengan BPJS Regional XII Papua agar Orang Asli Papua yang belum terdaftar jadi peserta BPJS karena belum punya E-KTP, saat mereka sakit, dikoordinasikan dengan Dukcapil dan diwajibkan urus E-KTP. Jadi OAP tetap terima pelayanan kesehatan. Kemudian, BPJS juga di-back up oleh JKP Komplementer untuk tanggung pembiayaan yang tidak terkafer BPJS seperti peti jenazah dan lain-lain,” tegas Aloysius.

Sebelumnya, pada April 2018, Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) mengatakan, berdasarkan data BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat, cakupan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Papua hingga 1 Maret 2018 ialah sebanyak 3.544.723 jiwa atau 75.64 persen dari total jumlah penduduk di provinsi ini sebanyak 4.666.108 jiwa.

“Berarti Pemprov Papua tinggal tanggung premi penduduk yang belum terkafer JKN-KIS sebanyak 1.121.385 jiwa ke BPJS Papua sebesar Rp 280 milyar lebih itu,” kata Silwanus.


BACA JUGA

Jelang Hari Bhayangkara ke-79, Polresta Jayapura Gelar Nikah Massal Diikuti oleh 21 Pasangan ‎

Minggu, 29 Juni 2025 | 15:48 WIB

Bahlil Bukan Anak Adat Papua, Dewan Adat Papua: Dugaan Pidana Kegiatan Penambangan Nikel

Sabtu, 14 Juni 2025 | 07:06 WIB

Merasakan Manfaat Otonomi Khusus Papua

Selasa, 14 Januari 2025 | 06:06 WIB

Pemkab Biak Salurkan Dana Otsus Rp3 Miliar Bantu 1.501 Pengusaha

Senin, 13 Januari 2025 | 07:55 WIB

Promosikan Produk Pangan Lokal, Mari-Yo Bagikan Sagu Kemasan dan Abon Ikan Setiap Kampanye

Kamis, 14 November 2024 | 08:58 WIB
TERKINI

Personel Ops Damai Cartenz Sambangi Anak-anak di Puncak Jaya

17 Menit yang lalu

Bangun Kolaborasi dengan Tokoh Adat, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Ajak Wujudkan PSU Damai

1 Jam yang lalu
Jaga Kedamaian

Pj Gubernur Papua Mengajak Tokoh Adat dan Pemuka Agama Serta Masyarakat Untuk Sukseskan PSU

1 Jam yang lalu

PJ Gubernur Harus Berbaur Dengan Warganya, Yeri Hamadi: Sukseskan PSU Mari Jaga Keamanan

2 Jam yang lalu

Dugaan Korupsi Balai Penjamin Muta Pendidikan Papua, Rugikan Negara Rp 11 Miliar

4 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com