Staf Khusus Presiden RI, Lennis Kogoya berfoto bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Recky Ambrauw usai pertemuan di ruang rapat Sekda, Selasa (20/3)/Riri
JAYAPURA, - Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya mendesak Pemerintah Provinsi Papua segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus menangani Tol Laut sehingga berjalan maksimal.
Kepada usai pers usai bertemu Sekda Provinsi Papua, Selasa (20/3) Lenis menuturkan, tujuan pembentukan BUMD, agar barang yang disuplai ke Papua melalui jalur laut tidak ditangani langsung oleh pihak swasta melainkan BUMD.
"Nah, kalau ditangani oleh BUMD kan, otomatis harga barang yang diberi untuk warga tidak terlalu tinggi seperti yang diterapkan oleh swasta. Masyarakat bisa menikmati harga barang yang murah," tuturnya.
Dia menilai, program Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak awal berjalan cukup sukses. Namun masih ada beberapa oknum yang sengaja memanipulasi harga barang, khususnya harga barang untuk ke wilayah Pegunungan Papua. Lennis mencontohkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, yang masih dimanipulasi oknum-oknum tertentu.
"Disinilah kita ingin wujudkan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masyarakat tidak lagi mengalami kesenjangan. Sebagai staf ahli, Kita dorong Pemerintah untuk membuat BUMD dan subsidi harga barang, supaya harga barang tidak lagi mahal," katanya.
Siapkan Infrastruktur
Selain mendesak dibentuknya BUMD, Pemerintah Papua juga diharapkan untuk menyiapkan infrastruktur pelabuhan yang akan dimanfaatkan sebagai Tol Laut,. Pasalnya menurut Lenis, dari hasil survei dari Kota Jayapura, Biak, Nabire hingga ke Papua Barat, masih banyak pelabuhan laut yang tidak memenuhi standar.
"Saya sudah keliling untuk survei pelabuhan-pelabuhan dan memang pelabuhan kita masih bermasalah, hanya yang dikatakan layak adalah pelabuhan Jayapura, sedangkan pelabuhan Depapre masih harus dikembangkan lagi," akunya
"Untuk itu saya meminta kepada Walikota Jayapura segera siapkan pelabuhannya agar program ini segera kita lakukan per tanggal 1 April nanti. Sambil menunggu kesiapan dari pelabuhan - pelabuhan lainnya," sambungnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Recky Ambrauw menyatakan, pada prinsipnya Pemerintah Papua sangat mendukung program Tol Laut. Hanya saja dengan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, Pemerintah harus memastikan bahwa program Tol Laut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyatakat.
"Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana program ini berjalan dengan baik, kita benar-benar memastikan masyarakat merasakan manfaat dari program ini, supaya tidak ada lagi disparitas harga diantara masyarakat kita," katanya. [Riri]
