MENU TUTUP

Dalam 4 Tahun Luas Kawasan Kumuh di Kota Jayapura Terus Berkurang

Jumat, 05 April 2019 | 16:28 WIB / Djarwo
Dalam 4 Tahun Luas Kawasan Kumuh di Kota Jayapura Terus Berkurang Ilustrasi Permukiman Kumuh / google

JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura terus berupaya mengurangi luas kawasan kumuh melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Perumahan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintah Kota Jayapura pun telah mengklaim jika luas kawasan kumuh terus berkurang menjadi 26,45 hektar dari angka semula yang luasnya mencapai 107 hektar.

"Target kami tahun 2020 Kota Jayapura bebas kumuh, dan yang sudah terealisasi dari tahun 2015 hingga 2019 terjadi pengurangan kawasan kumuh dengan luasan semula 107 Ha menjadi 26,45 Ha untuk tahun 2019,” ujar wali kota Jayapura, Benhur Tomi Mano kepada wartawan, Kamis (4/4) kemarin.

Sementara itu, koordinator program Kotaku di Kota Jayapura, Alfonsus Saning mengatakan bahwa terdapat 9 lokasi kumuh yang telah ditata melalui program Kotaku hingga tahun 2019.

Sedangkan, di awal tahun 2018 terdapat 9 lokasi kumuh yang di antaranya kelurahan Awiyo, kelurahan Tanjung Ria, kelurahan Bhayangkara, kelurahan Imbi, kelurahan Gurabesi, kelurahan Hamadi, kelurahan Mandala, Wai Mhorock dan Numbay.

“Kontribusi dukungan program Kotaku untuk menangani kawasan kumuh telah selesai dilakukan pada Desember 2018. Kotaku kali ini lakukan ekspos capaian kegiatan yang diadakan di Kawasan rusunawa Tanjung Ria,” ungkapnya.

Kegiatan Kotaku sendiri berfokus kepada indikator permasalahan kawasan kumuh berdasarkan SK Wali Kota Jayapura. Indikator tersebut antara lain, permasalahan ketidakteraturan pembangunan yang masih tinggi, permasalahan sanitasi air bersih terutama permukiman di sekitar pesisir laut, di pinggir sungai, di perbukitan dan kawasan padat penduduk lain.

Lanjut katanya, dukungan Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas PUPR dan PKP Kota Jayapura telah 100 persen mendukung program Kotaku, serta menata kawasan kumuh.

Hingga saat ini, 9 lokasi telah ditata dan dilaksanakan dengan baik secara swakelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yang tidak melibatkan pihak ketiga.

“Kami dorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, agar bisa belajar menata permukimamnya, merawat, memelihara dan meningkatkan kesadaran kepedulian lingkungan," pungkasnya. *


BACA JUGA

Pemkot Jayapura: Oktober 2025 Semua Sekolah Sudah Menikmati MBG

Jumat, 22 Agustus 2025 | 10:06 WIB

Warga Kampkey Keluhkan Tidak Ada Pelayanan Kesehatan di Pustu Awiyo

Sabtu, 17 Mei 2025 | 21:08 WIB

Danrem 172/PWY Tinjau Program MBG di SD YPK Yoka Baru Kota Jayapura

Selasa, 22 April 2025 | 17:56 WIB

Kasus HIV/Aids di Kota Jayapura Naik Signifikan dalam Tiga Tahun Terakhir

Jumat, 14 Februari 2025 | 17:37 WIB

Dua Kelompok Massa Pendukung Pilkada Kota Jayapura Terlibat Bentrok saat Pleno KPU

Jumat, 06 Desember 2024 | 15:25 WIB
TERKINI

Perwira Brimob Polda Papua Ini Raih Peringkat 5 Kejuaraan Binaraga ASEAN 2025

3 Jam yang lalu

Telkomsel Hadirkan Posko Internet Merah Putih di Wilayah yang Terdampak Gangguan Layanan 4G dan Indihome

4 Jam yang lalu

Tokoh Masyarakat Tegaskan Dukungan Penuh untuk Satgas Ops Damai Cartenz

10 Jam yang lalu

Tokoh Masyarakat Apresiasi Tugas Satgas Damai Cartenz di Papua

10 Jam yang lalu

Ini Lima Pejabat Kodam XVII/Cenderawasih yang Diserahterimakan Jabatannya

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com