Filep Wamafma/Istimewa
MANOKWARI -Anggota DPD Republik Indonesia asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat yang dipilih periode 2019-2024, Filep Wamafma mengutarakan perencanaan pembangunan landasan dan kesehatan di tanah Papua.
Menurut penjelasan Wamafma, hari ini setiap daerah meningkatkan proses pembangunan daerah yang langsung dari bantuan otoritas dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah.
"Secara khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di berikan pelimpahan wewenang yang begitu besar berbeda dengan hak otonomi yang diberikan kepada wilayah atau pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota lainnya di Indonesia" ungkap Wamafma kepada W artaplus.com , Rabu (7/8).
Oleh karena itu, Wamafma meminta agar otonomi khusus merupakan wewenang khusus, karena diberikan kewenangan khusus, maka semua kebijakan pembangunan di tanah Papua harus dilindungi khusus.
Selanjutnya dia, kekhususan itu mulai dari perencaan berdasarkan kebutuhan. Untuk itu menurut Wamafma, pemaknaan otonomi daerah dalam menata pendidikan dan kesehatan di Papua, maka perlu ada musyawarah khusus. Tujuan musyawarah tersebut adalah untuk menginfentarisir diskusi di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Jadi program integrasi perencanaan pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam program langkah awal program kerja, sehingga tidak ada program yang tumpang tindih ditindak lanjutkan dan diselesaikan kepala daerah dalam menyusun kebijakannya" katanya.
Kemudian menembus sistem program yang disetujui di bidang kesehatan dan pendidikan yang diperlukan di desain, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, contohnya pemerintah provinsi yang menyediakan sekolah.
Solusinya pemerintah kabupaten, kota menyediakan fasilitas pendukung atau kebijakan. Mengenai fasilitas kesehatan di kabupaten menyediakan pustu, provinsi menyediakan fasilitasnya, misalnnya satu program di kerjakan bersama-sama agar lebih mudah dan cepat menjawab kebutuhan daerah.
"Fakta hari ini masih ada program yang tumpang tindih membuat anggaran dalam kebijakan pembangunan selalu gagal atau gagal" saran Wamafma.
Kata dia, pembangunan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan tidak muluk-muluk atau bermimpi besar dalam menyusun program kesehatan.
"Bagaimana jika kita mengatur ASI (air susu ibu), bergizi sehingga usapan, Asia yang bergizi, dapat membantu meningkatkan dan meningkatkan pertumbuhan anak, kualitas hidup anak dan generasi yang berkualitas," ujar Wamafma.
Kemudian kesehatan ibu saat mengandung hingga bersalin perlu ada infrastruktur dasar yang selalu mendampingi dan menjamin kesehatan ibu saat mengandung dan bersalin.
"Kita sadar bahwa risiko kematian selalu menghantui ibu-ibu pada masa persalinan.
Ini yang menurut saya sangat penting dalam membangun infrastruktur dasar kesehatan" katanya.
Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dasar keterkaitan antara pembangunan infrastruktur pendidikan dasar dan pendidikan.
Untuk pendidikan dimulai dari pembangunan gizi anak dalam tahap pra sekolah, asupan makanan bergizi pasti akan membentuk daya kualitas otak anak dan pembentukan infrastruktur sarana edukasi. Ini akan sesuai tingkatannya dan penyediaan lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan yang mendukung proses pendidikan.
Bagaimana caranya agar infrastruktur dasar kesehatan dan pendidikan dapat dilaksanakan, yang utama adalah adanya komitmen semua pihak, maka komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar tersebut.
Setelah komitmen dibutuhkan, maka ketekunan dan keseriusan secara komprehensif untuk berkelanjutan dan tidak memandang kepemimpinan kepala daerah dalam mengenal pilihan politik.
Lalu lintas yang terakhir adalah komitmen penganggaran dengan anggaran yang memadai saat ini dapat di alokasikan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan.
"Kita tidak boleh bangga dengan mall, hotel, kantor, mobill yang mewah dan tidak bisa kita temui di ruang hampa tapi marilah mulai buat generasi emas Papua dengan bangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan" tambah Wamafma lagi. *
