Yayasan Inisatif Dagang Hijau Mengadakan Konsultasi Publik Kedua di Jayapura
Konsultasi publik Yayasan Inisatif Dagang Hijau/Istimewa
JAYAPURA-Yayasan Inisatif Dagang Hijau, yang sedang membantu Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat Mengadakan Konsultasi Publik, untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, terkait rencana investasi hijau di Tanah Papua.
Adapun konsultasi publik ini adalah yang kedua, yang merupakan lanjutan dari proses yang telah dilakukan sebelumnya, pada bulan Juni 2019 lalu. Acara konsultasi Publik ini berlangsung pada tanggal 31 Juli 2019 lalu, bertempat di Aula Hotel Horizon Kota Jayapura.
Rencana Investasi Hijau, atau yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut sebagai Green Investment Blue Print (GIBP) ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah kedua Provinsi, untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi berbasis keberlanjutan.
Fokus dari pengembangan ekonomi akan diarahkan kepada investasi dalam bidang komoditas tertentu seperti coklat, kopi dan vanilla, perikanan, dan eko wisata.
Hadir dalam acara konsultasi publik ini, lebih dari 100 perwakilan pemerintah, institusi sosial dan masyarakat, Majelis Rakyat Papua (MRP), perbankan dan pebisnis lokal.
Tujuan utama dari pertemuan kedua ini, menurut Freddy Molle, Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Papua, adalah untuk mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab masing-masing oihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Investasi Hijau ini, untuk membantu kelancaran prosesnya.
“Semua pihak yang diundang hari ini, mewakili semua institusi yang akan terlibat baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam pelaksanaan investasi hijau kedepannya”, terang Molle.
Perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat menekankan tujuan untuk investasi adalah untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua. Alam juga harus dijaga, karena berdasarkan adat dan budaya orang Papua, alam adalah penyedia kesejahteraan, dan oleh itunhendaknya harus dilestarikan dengan baik. Karena juga merupakan jati diri dan identitas masyarakat asli Papua pemilik hak ulayat.
Beberapa perwakilan bank, seperti Bank Papua, dan BI, hadir juga memberikan pandangannya terkait peran sektor keuangan dalam memastikan terlaksanannya Investasi Hijau ini dengan Baik.
Beberapa bank juga mendukung pelibatan penuh masyarakat asli Papua, akan tetapi harus juga dengan niatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat lokal, untuk dapat menjadi bagian penuh dari proses ini. Peningkatan kapasitas tersebut juga termasuk dalam kemampuan mengelola keuangan, agar tidak terjadi kemacetan bayar kembali pinjaman bank.*
