Kapolda Paparkan 5 Poin Tentang Kenaikan Tipe Polda Papua Barat
Kapolda Papua Barat dan jajarannya usai mengikuti paparan kenaikan type Polda Papua Barat bersama tim evaluasi dan penilaian kelayakan kenaikan type Polda Papua Barat dari mabes Polri di Markas Polda Papua Barat, Rabu (22/1)/Albert
MANOKWARI,wartaplus.com- Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing menerima kedatangan tim evaluasi dan penilaian kelayakan kenaikan type Polda khususnya di Polda Papua Barat, Rabu (22/1).
Selain terima tim evaluasi dan penilaian kelayakan kenaikan type Polda Papua Barat, Kapolda juga paparkan beberapa poin penting tentang kenaikan Polda Papua Barat dari tipe B ke tipe A.
Untuk lebih lengkapnya, Kapolda Tornagogo paparkan 5 poin penting tentang kenaikan Tipologi Polda Papua Barat yang dapat terlaksana dengan menimbang beberapa hal berikut.
Satu, wilayah hukum Polda Papua Barat berbatasan langsung dengan Negara Palau. Dua, untuk lebih memudahkan kerjasama dan koordinasi dengan intansi samping mengingat, instansi samping memiliki level lebih tinggi seperti Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat dengan pangkat bintang dua.
Tiga, di wilayah Hukum Polda Papua Barat terdapat destinasi wisata kelas dunia seperti di Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Kaimama. Empat, wilayah hukum Polda Papua Batat memiliki potensi konflik tinggi dengan latar belakang paham idiologi, politik dan kesenjangan sosial. Dan lima, terdapat potensi sumber daya alam di Papua Barat yang melimpah baik migas, laut, dan tambang. Dengan demikian Kapolda memohon agar adanya penambahan beberapa hal untuk Polda Papua Barat.
Di antaranya pertama, penambahan Sarpras terkait tekhnologi informasi dan telekomunikasi. Kedua, penambahan personil yang selama ini masih 43 persen dari yang seharusnya. Ketiga, pimpinan Polda Papua Barat di jabat Pati bintang dua guna memudahkan koordinasi dengan intansi samping. Dan ke empat, perlu dukungan anggaran yang memadai. Sementara itu, Ketua Tim Studi Kelayakan, Brigjen Drs.Yasdan Rivai mengaku, usai melakukan evaluasi, dia akan melakukan pendalaman.
"Yang pasti tipe akan meningkat jika petunjuk tim evaluasi dilaksanakan. Ini adalah pekerjaan dari Polda Papua Barat, bukan tanggung jawab Karorena saja, tapi tanggung jawab rekan-rekan semua, karena 9 Dimensi dan 48 indiktor yang dipaparkan itu dominannya ada di setiap wilayah,"tandasnya.*
