Bangun Perbatasan di Papua, Kementerian Lembaga Siapkan Anggaran Rp 2,5 Triliun
MERAUKE,-Kementerian Lembaga telag menyiapkan anggaran Rp2,5 Triliun untuk membangun wilayah perbatasan di enam kabupaten kota di Provinsi Papua. Pembangunan akan dimulai tahun ini yang ditandai dengan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan di kabupaten Merauke, Senin (16/4)
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Luar Negeri, Suzana Wanggai, di Merauke, Minggu (15/4) menyebutkan, enam kabupaten kota tersebut antara lain kabupaten Merauke sebesar Rp 645 miliar, Boven Digoel Rp 167 miliar, Pegunungan Bintang Rp 298 miliar, Keerom Rp 122 miliar, Supiori Rp 75 miliar dan Kota Jayapura Rp107 miliar.
"Besok (hari ini-red) Menkopolhukam Wiranto selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), akan melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan di Kantor Bupati Kabupaten Merauke,"ungkap ibu yang biasa disapa Susi ini.
Dalam pencanangan pembangunan perbatasan yang memasuki tahun keempat tersebut, 27 Kementerian Lembaga (KL) dilaporkan akan mengucurkan anggaran senilai Rp21,95 triliun. Dana sebesar itu, akan dipergunakan membiayai keperluan pembangunan wilayah perbatasan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.Sementara Provinsi Papua, dijatahi Rp2,5 triliun.
Menurut Susi, kegiatan pencanangan yang juga bakal dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo selaku sebagai Kepala BNPP, ini menandai dimulainya program pengelola batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu di seluruh Indonesia.
Sementara dipilihnya Provinsi Papua, secara khusus Kabupaten Merauke sebagai tuan rumah, lanjut dia, menunjukan tingginya kepedulian Presiden Jokowi terhadap wilayah perbatasan di seluruh Indonesia, lebih khusus bumi Cenderawasih.
"Saya lihat perhatian Presiden sangat tinggi sekali kepada Papua. Bahkan itu bukan hanya slogan, tetapi sudah diwujudkan dengan membangun pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, Kota Jayapura”akunya
Sementara melalui pencanangan ini ada anggaran yang dikucurkan untuk membangun semua wilayah perbatasan di Indonesia, juga Papua yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Papua Nugini dan Republik Palao. Oleh karena itu, diharapkan seluruh anggaran ini nantinya bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk membangun wilayah perbatasan di masing-masing wilayahnya.
Pada kesempatan itu, Suzana menambahkan, Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua berkeinginan kuat membenahi dan membangun wilayah perbatasan. Dimana pada tahun ini, telah diusulkan membangun PLBN, di Sota Kabupaten Merauke.
Dengan begitu, diharapkan ada perputaran uang maupun peningkatan ekonomi setempat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
"Kendati PLBN di Sota Merauke tidak sebesar di Skouw Kota Jayapura, namun kita harap bisa segera diwujudkan tahun ini. Selanjutnya mendorong pembangunan PLBN di Waris Keerom, Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan seterusnya,” tandasnya.