Ini Kata Sekertaris BKD Keerom, Soal Pengumuman CPNS yang Berujung Pengrusakan dan Pembakaran
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Keerom, Lambert Fonataba/Cholid
KEEROM,wartaplus.com - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Keerom, Lambert Fonataba, mengungkapkan masalah utama masa aksi anarkis adalah tuntutan massa yang menginginkan kuota formasi tenaga teknis harus diisi dengan ketentuan yang sama.
Sedangkan hal tersebut sulit dilakukan karena untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidikan, pelamar OAP sangat kecil. Hal ini sudah coba dikoordinasikan ke Kemenpan RB, namun tidak mendapat persetujuan.
"Jadi mereka minta harus 80-20 sesuai dengan surat dari Panselnas, tapi karena kondisi kita bahwa untuk pelamar tenaga teknis tertentu, kekurangan pelamar OAP. Misalnya tenaga kesehatan dan pendidikan,"ujar Lambert saat ditemui, Jumat (2/10). Lambert pun memastikan bila pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018, murni seluruhnya dari hasil Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
"Itu hasilnya dari Panselnas, tidak ada kepentingan di situ dan itu murni karena diumumkan dengan nilainya,"kata dia. Hasil yang diumumkan pada Kamis (1/10/2020) sesungguhnya sudah ada sejak 3 September 2020.
Namun baru pada 30 September 2020, Pjs. Bupati Keerom, M. Ridwan Rumasukun memerintahkan untuk mengumumkan hasil tersebut, karena beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengakomodir tuntutan para pencari kerja telah menemui jalan buntu.
Diberitakan sebelumnya, aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018 berujung pada anarkisme dan mengakibatkan dua kantor dinas dibakar yaitu Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)
