Pemerintah Kabupaten-Kota Siapkan APBD Untuk Pemekaran Papua Barat Daya
Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan saat melantik tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya/Ola
SORONG,-Ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus Walikota Sorong, Lambertus Jitmau menegaskan bahwa tim yang telah dibentuk siap untuk bekerja maksimal sebagaimana harapan Gubernur Papua Barat selaku Provinsi induk.
Ditemui usai pengukuhan tim dan peresmian sekretariatan di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/5), Lambert mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan tim percepatan adalah merangkul tim pemekaran yang sudah ada sebelumnya.
"Kalau dulu ada tim ini dan tim itu yang berjuang memekarkan Papua Barat Daya, maka sekarang saatnya merapat ke tim yang dinaungi oleh pemerintah. Kami siap berkordinasi dan bekerja bersama-sama untuk mewujudkan provinsi Papua Barat Daya. Bedanya sekarang legalitas dan keuangan lebih jelas. Anggaran percepatan ini akan dibiayai 7 APBD terdiri dari 1 APBD tingkat 1 dan 6 APBD tingkat 2. Dana bisa keluar dengan baik sesuai prosedur yang baik. Kami khawatir, pencairan dana kepada pihak yang tidak bertanggung jawab bisa membuat celaka semua. Saya berharap perbedaan presepsi berakhir sudah. Tim-tim yang ada itu mari merapat ke sekretariatan duduk bersama, berpegangan tangan mewujudan Papua Barat Daya,"terang Lambert.
Selain itu, Lambert juga akan mengupayakan agar Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi, MRP dan tim percepatan dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan audiens dengan Presiden RI serta kementerian terkait guna menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Kami berharap dengan adanya tim percepatan ini, pemekaran Papua Barat Daya juga dapat cepat terealisasi. Lebih cepat lebih baik, namun semuanya tergantung dari pemerintah pusat dan kebijakan Presiden untuk membuka keran moratorium daerah otonom baru,"harap Lambert.
Sedangkan Bupati Sorong, Johny Kamuru, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati yang dijumpai terpisah mengaku siap mendukung pemekaran provinsi Papua Barat Daya baik fasilitas maupun anggaran melalui APBD.*
