MENU TUTUP

Terkait Ulah Oknum Anggota POM AU Merauke, Pemerintah Mesti Daur Ulang Aparat TNI-Polri Yang Bertugas di Tanah Papua

Kamis, 29 Juli 2021 | 13:46 WIB / Reza
Terkait Ulah Oknum Anggota POM AU Merauke, Pemerintah Mesti Daur Ulang Aparat TNI-Polri Yang Bertugas di Tanah Papua Arkilaus Baho Jubir DPP PRIMA urusan Papua dan Papua Barat/Istimewa

JAKARTA,wartaplus.com - Menyikapi kesalahpahaman yang dilakukan dua oknum prajurit POM AU Lanud J.A Dimara Merauke Papua, pada 27 Juli 2021, terhadap seorang pemuda yang berlatar belakang mental (bisu), menuai kecaman dari berbagai pihak. 

Juru bicara DPP PRIMA, Arkilaus Baho turut mengecam tindakan oknum tersebut. Tindakan tersebut bukan hal baru. Kerap, oknum aparat memperlakukan secara kasar bila menangani kesalahpahaman yang terjadi di depan mereka. 

Sikap tak senonoh tersebut, menurut Arkilaus yang juga itens memantau situasi di negerinya itu, menandakan bahwa selama bertugas di bumi Papua, tak ada pembinaan atasan terkait anak buahnya dalam merespon atau melerai kesalahpahaman yang terjadi, pungkas Arki

Daur Ulang keberadaan aparat yang bertuga di Bumi Papua

Untuk itu, Arkilaus mengatakan, pemerintah mesti "daur ulang" setiap aparat baik TNI maupun Polri  yang bertugas di Papua maupun Papua Barat. Pada lingkup mana aparat bersikap sebagai pelindung masyarakat berbeda dengan medan perang atau tempur. 

Pasalnya, Arki mengatakan, insiden yang melibatkan dua anggota Lanud di Merauke tersebut terjadi di warung padang. Dimana warung tersebut milik orang tua dari seorang prajurit. 

Arkilaus Baho menduga, peristiwa di Merauke bukan hal baru. Sebelumnya, Moses Yewen, warga Tambrauw Papua Barat, dianiaya oleh dua oknum satgas pada jumat 9 April 2021 di warung makan milik Danramil Fef, tak jauh dari pos satgas TNI Pamrahwan. Akibatnya, korban mengalami luka lecet di sekujur tubuh akibat diseret dan akhirnya meninggal dua minggu kemudian setelah menjalani perawatan.

Protap Yang Jelas

Protap penanganan kesalahpahaman mesti digencarkan oleh pihak aparat sendiri bahkan melibatkan komisi nasional hak asasi manusia, tegas juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur asal Papua.

"Para pihak jangan menunggu terjadi masalah lalu bergerak menghukum prajuritnya tapi mencegah sejak dini melalui SOP yang baku" dan pembinaan yang rutin dari atasan," tegas Arki kepada wartaplus.com,  Kamis (29/7/2021) siang

Arkilaus menuturkan, publik sering nonton tayangan patroli yang kerap tayang di berbagai media televisi. Ada yang namanya the police, tim Eagle One, Tim Bravo, dan segala macam nama. Menurutnya, cara aparat mengejar dan mengamankan para preman, pemabuk, pemalak truk dan bus, tanpa kekerasan. Lebih banyak dialog dan tindakan preventif yang digunakan. Jarang sekali ada orang mabuk diborgol, kecuali buronan polisi. Mengapa perlakuan semacam itu tidak dilakukan sama di Papua?.*

 
 

BACA JUGA

BI Papua Selenggarakan Pekan QRIS Nasional, HLM TP2DD, dan Panen Raya Cabai di Merauke

Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:20 WIB

Telkomsel Bersama PT. Bio Inti Agrindo Akselerasikan Pengembangan Ekosistem Digital di Sektor Pertanian Merauke

Kamis, 19 Juni 2025 | 18:03 WIB

Dinkes Papua Selatan Sediakan Rp18 miliar Untuk Pengobatan OAP

Rabu, 09 April 2025 | 06:05 WIB

Polda Papua Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di Merauke

Minggu, 23 Maret 2025 | 04:15 WIB

Dihadapan Wamen HAM RI Para Petani Minta TNI Terus Membantu Para Petani

Kamis, 13 Maret 2025 | 15:01 WIB
TERKINI

Acara Bakar Batu Perdamaian di Yalimo Berakhir Ricuh, Satu Rumah Dibakar, Wagub Dievakuasi

8 Jam yang lalu

Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Papua Turun Signifikan Januari–September 2025

11 Jam yang lalu

Perkuat Peran Pendidikan Usia Dini, Ketua TP-PKK Puncak Jaya Ikuti Pembekalan Bunda PAUD di Nabire

12 Jam yang lalu

Yusuf Yambe Yabdi Jabat PLT Sekda Kabupaten Jayapura

15 Jam yang lalu

Meriah! Jalan Santai Berhadiah Doorprize Meriahkan HUT ke-29 Kabupaten Puncak Jaya

15 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com