MENU TUTUP

Terkait Ulah Oknum Anggota POM AU Merauke, Pemerintah Mesti Daur Ulang Aparat TNI-Polri Yang Bertugas di Tanah Papua

Kamis, 29 Juli 2021 | 13:46 WIB / Reza
Terkait Ulah Oknum Anggota POM AU Merauke, Pemerintah Mesti Daur Ulang Aparat TNI-Polri Yang Bertugas di Tanah Papua Arkilaus Baho Jubir DPP PRIMA urusan Papua dan Papua Barat/Istimewa

JAKARTA,wartaplus.com - Menyikapi kesalahpahaman yang dilakukan dua oknum prajurit POM AU Lanud J.A Dimara Merauke Papua, pada 27 Juli 2021, terhadap seorang pemuda yang berlatar belakang mental (bisu), menuai kecaman dari berbagai pihak. 

Juru bicara DPP PRIMA, Arkilaus Baho turut mengecam tindakan oknum tersebut. Tindakan tersebut bukan hal baru. Kerap, oknum aparat memperlakukan secara kasar bila menangani kesalahpahaman yang terjadi di depan mereka. 

Sikap tak senonoh tersebut, menurut Arkilaus yang juga itens memantau situasi di negerinya itu, menandakan bahwa selama bertugas di bumi Papua, tak ada pembinaan atasan terkait anak buahnya dalam merespon atau melerai kesalahpahaman yang terjadi, pungkas Arki

Daur Ulang keberadaan aparat yang bertuga di Bumi Papua

Untuk itu, Arkilaus mengatakan, pemerintah mesti "daur ulang" setiap aparat baik TNI maupun Polri  yang bertugas di Papua maupun Papua Barat. Pada lingkup mana aparat bersikap sebagai pelindung masyarakat berbeda dengan medan perang atau tempur. 

Pasalnya, Arki mengatakan, insiden yang melibatkan dua anggota Lanud di Merauke tersebut terjadi di warung padang. Dimana warung tersebut milik orang tua dari seorang prajurit. 

Arkilaus Baho menduga, peristiwa di Merauke bukan hal baru. Sebelumnya, Moses Yewen, warga Tambrauw Papua Barat, dianiaya oleh dua oknum satgas pada jumat 9 April 2021 di warung makan milik Danramil Fef, tak jauh dari pos satgas TNI Pamrahwan. Akibatnya, korban mengalami luka lecet di sekujur tubuh akibat diseret dan akhirnya meninggal dua minggu kemudian setelah menjalani perawatan.

Protap Yang Jelas

Protap penanganan kesalahpahaman mesti digencarkan oleh pihak aparat sendiri bahkan melibatkan komisi nasional hak asasi manusia, tegas juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur asal Papua.

"Para pihak jangan menunggu terjadi masalah lalu bergerak menghukum prajuritnya tapi mencegah sejak dini melalui SOP yang baku" dan pembinaan yang rutin dari atasan," tegas Arki kepada wartaplus.com,  Kamis (29/7/2021) siang

Arkilaus menuturkan, publik sering nonton tayangan patroli yang kerap tayang di berbagai media televisi. Ada yang namanya the police, tim Eagle One, Tim Bravo, dan segala macam nama. Menurutnya, cara aparat mengejar dan mengamankan para preman, pemabuk, pemalak truk dan bus, tanpa kekerasan. Lebih banyak dialog dan tindakan preventif yang digunakan. Jarang sekali ada orang mabuk diborgol, kecuali buronan polisi. Mengapa perlakuan semacam itu tidak dilakukan sama di Papua?.*

 
 

BACA JUGA

Dinkes Papua Selatan Sediakan Rp18 miliar Untuk Pengobatan OAP

Rabu, 09 April 2025 | 06:05 WIB

Polda Papua Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di Merauke

Minggu, 23 Maret 2025 | 04:15 WIB

Dihadapan Wamen HAM RI Para Petani Minta TNI Terus Membantu Para Petani

Kamis, 13 Maret 2025 | 15:01 WIB

Penyerahan Hak Tanah Ulayat kepada PT. Murni Nusantara Mandiri dari Masyarakat Adat se Distrik Jagebob

Selasa, 25 Februari 2025 | 06:56 WIB

KSAU Minta Lanud di Papua Siapkan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis

Jumat, 21 Februari 2025 | 16:17 WIB
TERKINI

Satgas Damai Cartenz 2025 Sapa Mama Papua dan Anak-anak di Intan Jaya dalam Patroli Dialogis

5 Jam yang lalu

Wamen Komdigi Berikan Apresiasi Pelaksanaan MBG di Kota Jayapura

5 Jam yang lalu

Perayaan Idul Adha 1446/H, Papua Terima Bantuan 13 Ekor Sapi Qurban dari Presiden

5 Jam yang lalu

Tokoh Agama Imbau Warga Jaga Perdamaian dan Stabilitas di Puncak Jaya

7 Jam yang lalu

Ruangan Kantor MRP Dipalang, Wakil Ketua II MRP Max Ohee: Segera Mengganti Seklis

8 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com