KIP Sebut Masih Ada Kelemahan Koordinasi dan Sinergitas Antar OPD di Lingkup Pemda Papua
Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai/dok:KIP
JAYAPURA, wartaplus.com - Terkait adanya instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahannya gencar menangkal berita hoaks atau bohong, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai melihat ada kelemahan koordinasi dan sinergitas antar OPD di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua, khusus dalam sistem pengelolaan informasi publik.
“Ini dilihat dari banyak badan publik (OPD) yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, setiap badan publik wajib membentuk PPID,” jelas Wilhelmus dalam siaran persnya, Kamis (24/02).
Menurut Wilhelmus, ketika dihadapkan pada informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks, mereka (PPID) inilah yang bertugas menyajikan, sekaligus mempublikasikan kepada publik informasi-informasi yang benar atas keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang dilakukan Gubernur Papua dalam kepemimpinannya.
“Banyak keberhasilan pembangunan yang dilakukan LUKMEN yang kurang dipublikasi melalui media. Terus, kerja sama pemda dan media juga kurang. Lebih parah lagi, hampir semua OPD di lingkup Pemda Papua tak punya website, ini terlihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tahun 2021,” tuturnya.
Ia menyebut, meski Pemerintah Provinsi Papua memiliki website, namun tak aktif atau kosong dengan berbagai program dan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. "Padahal website tiap OPD sangat penting, agar publik mudah mengakses informasi pemerintah, baik yang sudah dilakukan, maupun yang akan dilakukan,"imbuhnya.
Lebih jauh ungkap Wilhelmus, dari Monev KIP tahun 2021, banyak badan publik dilingkup OPD Provinsi Papua dan kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat tidak informatif. Selain itu, banyak kasus sengketa informasi publik disengketakan masyarakat dan LSM di Kantor Komisi Informasi Provinsi Papua.
“Untuk itu, saatnya pemda mulai membentuk PPID dan membangun sistem pengelolaan informasi publik yang kuat di lingkup OPD masing-masing. Komisi Informasi Provinsi Papua yang bertugas mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pada prinsipnya siap membantu. Salam keterbukaan,” tandas Wilhelmus.**
