Penyerahan NPHD Puncak Jaya, Bupati Tekankan Harus Konsisten Tingkatkan Pelayanan
Penandatanganan NPHD oleh Ketua DPRD Puncak Jaya, Zakarias Telenggen/dok:ProkopimPJ
MULIA, wartaplus.com - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menyerahkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada instansi, lembaga dan organisasi masyarakat.
Penyerahan berlangsung usai pelaksanaan apel gabungan Senin (04/04) pagi di halaman kantor Bupati.
NPHD diserahkan secara simbolis ditandai dengan penandatanganan oleh masing masing perwakilan diantaranya Kodim 1714/PJ oleh Dandim 1714/PJ, Polres PJ oleh Wakapolres, PKK Puncak Jaya, DWP Puncak Jaya, Klasis GIDI, UPPD Samsat, KONI Puncak Jaya, Paskibra diwakili Dispora Puncak Jaya, Pemuda Pancasila dan FPPJ serta PSSI Puncak Jaya.
Dalam kesempatan itu, guna pembinaan politik di Puncak Jaya ikut ditandatangani NPHD kepada Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PKB, Partai PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM dalam amanatnya menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD sudah sesuai dengan ketentuan perundangan.
Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan kendati Puncak Jaya tidak memiliki sumber pendapatan (PAD) yang belum memadai.
"Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing yang mengharuskan pemimpin dalam mengambil kebijakan. Untuk menjalankan semua tugas seluruh stakeholder yang ada harus bersinergi dan diakomodir langsung oleh pemerintah dalam hal ini Bupati," ungkap Bupati.
Meski dengan keterbatasan sumber dana, Bupati mengakui, pihaknya konsisten dalam mengelola sumber yang berasal dari pemerintah pusat demi keberlangsungan pelayanan publik.
Namun terlepas dari itu Bupati Yuni menyadari bahwa dalam menjalankan rutinitas pemerintahan di Puncak Jaya, Instansi/lembaga masih diperhadapkan pada minimnya dukungan pembiayaan kegiatan pada institusi/lembaga, disamping masih tingginya angka indeks kemahalan yang tetap menjadi pertimbangan bagi daerah pedalaman.
Oleh karena itu pentingnya sinergitas instansi dan lembaga yang hadir sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Puncak Jaya masih perlu mendapatkan dukungan.
"Dana hibah yang diberikan ini harus tetap dipertanggungjawabkan dengan melaporkan bukti belanja dan pembiayaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah," tekan Bupati.
Sumber Dana Hibah DAU dan Otsus
Ia menjelaskan sumber anggaran Dana Hibah yang diperuntukan kepada pihak keamanan, TP-PKK, DWP serta Partai Politik, pemerintah anggarkan dari APBD Puncak Jaya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Selebihnya dana hibah kepada organisasi masyarakat bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS Papua).
"Untuk pihak keamanan dalam hal ini Kodim 1714/PJ dan Polres Puncak Jaya kami berikan dana hibah (stabilitas keamanan dan, tunjangan kemahalan) sebagai bentuk dukungan dalam menjaga suasana tetap kondusif. Dan untuk Ketua Klasis GIDI, PKK, DWP serta Instansi Vertikal (samsat) yang ada selain menjadi penunjang rutinitas kegiatan juga memberikan ruang bagi instansi untuk meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan," jelasnya.
Sedangkan pemberian dana hibah bagi pembinaan partai politik berdasar pada aturan yang jelas dalam UU atau Peraturan pemerintah, bahwa setiap daerah yang memperoleh kursi dari partai manapun pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran.
"Maka hari ini seluruh partai yang ada di Puncak Jaya diberi dana hibah sesuai kursi yang ada," tegas Bupati seraya menambahkan untuk hibah lembaga keagamaan khususnya GIDI, selaku pemerintah, pihaknya berharap sinergi harus tetap terjaga.
Ditemui setelah apel Ketua DPRD Puncak Jaya, Zakaria Telenggen selaku perwakilan partai politik yang ada di Puncak Jaya beri apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Bupati selaku kepala Daerah.
"Semoga dengan dana hibah ini pelayanan partai politik bisa berjalan lancar dan aman," ucapnya.
Menurut Zakarias, ini adalah hal baru yang belum terjadi sebelumnya. Penyaluran yang terbuka didepan publik menurut Ketua DPRD tidak ditemukan di daerah lain.
Menutup amanatnya Bupati Yuni juga menghimbau kepada seluruh Kepala OPD agar tidak meninggalkan Mulia mengingat ada rutinitas audit yang mendesak.
"Minggu ini BPK akan tiba di Mulia untuk itu semua Kepala OPD harus berada di Mulia dan harus proaktif dalam proses pemeriksaan tanpa alasan apapun," tekannya.
Dikesempatan itu Bupati juga terus mendorong jajarannya khususnya para CPNS untuk fokus mempersiapkan diri menyambut Diklat Prajabatan bagi formasi 2018. "Minggu ini menunjukkan kemajuan kehadirann peserta. Masih kurang dari 100 orang dari jumlah 523 peserta, dalam minggu ini bisa lengkap dan prajab bisa kita buka" terang Bupati diikuti tepukan peserta berseragam hitam putih. (Adv/ProkopimPJ)
