Konsekuensi WTP, Setiap OPD Puncak Jaya Ditekankan Benahi Tata Kelola Aset
Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Setda Puncak Jaya, Ordianto Baruri, S. Pt saat memimpin apel gabungan Senin (20/06) pagi/dok:ProkopimPJ
MULIA, wartaplus.com - Apel Gabungan ASN, Instansi Vertikal, CPNS dan Ormas di lingkungan Pemerintah Daerah Puncak Jaya kemabli digelar di halaman kantor Bupati, Senin (20/06) pagi
Apel dipimpin dipimpin Asisten Setda Bid. Administrasi Umum Ordianto Baruri, S. Pt. didampingi Asisten Bid. Ekonomi Pembangunan Esau Karoba, S. Pak.
Dalam amanatnya Asisten III menekankan untuk mempercepat penyerapan anggaran yang terkesan lambat.
"Laporan terakhir dari Bagian UKPBJ dari OPD hingga bulan Juni proses perencanaan telah rampung, namun OPD yang sudah ke pelelangannya baru mencakup 54 persen," bebernya.
Hal ini, lanjut Ordianto, menjadi perhatian utama pimpinan yang apabila sampai batas waktu yang ditentukan pada akhir bulan Juni juga belum rampung, maka kegiatan yang diusulkan akan sendirinya hangus.
"Dampaknya akan berpengaruh pada penurunan pembangunan pemda, dan berisiko pada penilaian kinerja Kepala OPD itu sendiri," tukasnya.
Menindaklanjuti hal itu, ia mengimbau para pejabat eselon III & IV yang masih di luar daerah agar segera kembali ke tempat tugas, terkhusus yang dipercayakan menjadi pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Ia juga menghimbau OPD yang belum melaporkan realisasi fisik dan keuangannya untuk sesegera mungkin melaporkan guna diteruskan kepimpinan sebagain bahan evaluasi.
"Dari 27 OPD yang ada, baru 18 OPD yang sudah melaporkan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola" imbuhnya.
Pada kesempatan itu juga Ordianto membeberkan telah melakukan sidak ke beberapa OPD guna memantau kebersihan kantor dan disiplin yang terpantau dari absensi staf yang masih kurang maksimal.
Selain itu Asisten menyinggung soal aset pemda. "Masih banyak OPD yang tidak memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR), ini bisa berdampak pada pemeriksaan aset yang dilakukan oleh BPK," ungkapnya.
Dirinya berharap OPD sesegara mungkin menyiapkan KIR guna mempermudah saat pemeriksaan oleh BPK Provinsi.
Hal ini merupakan konsekuensi dari penghargaan WTP yang telah diperoleh pemda dimana OPD diharuskan untuk bekerja semaksimal mungkin terutama tata kelola aset harus seirama dengan predikat yang diterima.
Diakhir amanatnya para Kepala Distrik diminta untuk konsisten dalam menjaga situasi dan keamanan wilayah masing-masing agar tetap kondusif. Meski demikian pihaknya mengapresiasi kondisi dan situasi yang masih terjaga. (Adv/ProkopimPJ)
