MENU TUTUP

Kepala BNPB: Presiden Perintahkan "Lockdown" Daerah Terinfeksi PMK

Jumat, 24 Juni 2022 | 15:54 WIB / Redaksi
Kepala BNPB: Presiden Perintahkan Foto: Antara

JAKARTA,wartaplus.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan sejumlah arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meluas di Indonesia.

Salah satunya adalah memerintahkan penguncian wilayah atau lockdown untuk wilayah yang berstatus zona merah PMK bagi provinsi yang kecamatannya sudah terinfeksi lebih dari 50 persen.

"Ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain. jadi semuanya di-lockdown," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah penyakit kuku dan mulut secara daring di Jakarta, Jumat. Target dari kebijakan tersebut agar tidak lagi bertambah daerah merah terkait PMK.

Selain itu, komunikasi publik menjelang Idul Adha juga perlu dilakukan seperti edukasi kesehatan hewan dan penjelasan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya.

Masyarakat diharap tetap tenang dan waspada, serta menyadari sepenuhnya terkait dengan PMK. Sehingga kemungkinan adanya perbedaan khususnya terkait mobilisasi hewan ternak atau perpindahan hewan ternak dan satu titik ke titik lain, terutama di daerah-daerah yang zona merah PMK.

Arahan kedua adalah pembentukan Satuan Tugas Daerah untuk mendata dan memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang ada di daerah masing-masing, dan segera difungsikan di tiap daerah masing-masing di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, dan terutama di Zona zona merah.

Ketiga adalah mendata kebutuhan vaksin dan tenaga vaksinator, mengingat Kementerian Pertanian pada akhir minggu ini akan melaksanakan vaksinasi PMK.

Data-data tersebut kemudian diintegrasikan dengan menggunakan sistem pelaporan data COVID-19 yang selama ini sudah berjalan. "Selanjutnya apabila ada apabila kebutuhan hewan kurban tidak bisa terpenuhi, tidak perlu memobilisasi hewan ternak antardaerah. ini memang tidak mudah memberikan penjelasan kepada masyarakat, Tapi ini sudah keputusan pemimpin negara. sehingga mohon masing-masing wilayah, masing-masing daerah, mengikuti kebijakan ini," kata Suharyanto.

Berikutnya adalah membentuk posko PMK untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak, dengan mengaktifkan posko PPKM Mikro di tingkat Desa, kecamatan yang selama ini digunakan untuk pengendalian kasus COVID-19.

"Gunakan posko-posko ini untuk memonitor dan mengawasi dan melaksanakan tahap-tahap penanganan terkait dengan PMK/ Terkait data vaksinasi, testing, tracing, ini akan dilaksanakan lagi jadi sama polanya sama seperti COVID-19," kata dia.

Ia meminta setiap daerah mengaktifkan lagi posko-posko lintas daerah, jembatan timbang, pelabuhan laut dan udara, dan posko desa untuk mengawasi lalu lintas ternak.

Selain itu Suharyanto meminta provinsi, kabupaten/kota yang belum terkena wabah PMK dapat menjaga pintu-pintu masuk ke wilayahnya, agar jangan sampai ada lalu lintas hewan yang masuk, apalagi jika hewan ternaknya belum terjamin kesehatannya.

 


BACA JUGA

Hotel Suni Garden Lake Sentani Gelar Vaksinasi Tahap Dua Khusus Karyawan

Kamis, 17 Februari 2022 | 19:27 WIB

BNPB Pusat Bantu Rp250 Juta Untuk Penanggulangan Bencana di Kota Jayapura

Sabtu, 08 Januari 2022 | 15:45 WIB

Dialog Interaktif Dengan Tema Sukseskan Pon XX, TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Serta Relawan Gencar Melakukan Vaksin

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB

Kota Jayapura Dapat Jatah 161 Ribun Vaksin Dari Kementerian 

Selasa, 17 Agustus 2021 | 14:02 WIB
TERKINI

Dandim Jayawijaya Lepas Keberangkatan Kontingen Mutiara Hitam untuk Kompetisi Satria Indonesia

8 Jam yang lalu

TNI Turut Berpatisipasi di Kegiatan Karnaval Meriahkan Hut ke-77 RI di Nduga

15 Jam yang lalu

Dua Orang Oknum Aparat Kampung di Nduga Masuk Dalam DPO Polda Papua

1 Hari yang lalu

Mensos Risma Kunker ke Puncak Jaya, Serahkan Bansos dan Resmikan Kantor DPC PDI-P

1 Hari yang lalu

Henry Poltak Sitorus jadi DPO Kasus Miras Oplosan di Kota Jayapura

1 Hari yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com