Kadinkes Papua Minta BPK Audit Khusus Kabupaten Langganan Rapor Merah

JAYAPURA, - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Papua drg Aloysius Giay mengaku kesal terhadap kinerja pemerintah 9 kabupaten yang selama tiga tahun berturut selalu mendapatkan rapor merah di bidang kesehatan. Bahkan, aku Aloysius, pihaknya juga telah memberikan sanksi kompensasi internal terhadap 9 kabupaten tersebut dengan harapan ke depan dapat lebih baik, namun ternyata tetap saja mendapat rapor merah.

“Untuk itu datanya kami sudah serahkan kepada pihak auditor (BPK RI perwakilan Papua), supaya itu bisa dilakukan audit khusus,” ujar Aloysius saat diwawancarai pers di Jayapura belum lama ini.

Menurut dia, dari hasil audit tersebut, akan diketahui apa yang menjadi penyebab terus berapor merah, apakah akibat kekurangan tertibnya pengalokasian dana  dan pemanfaatan dana ? Ataukah mungkin faktor minimnya, tenaga kesehatan atau kurang teraturnya penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) bidang kesehatan atau dana BOK BPJS kesehatan. 

“Nanti dari situ akan kelihatan faktor dominan itu disebabkan oleh apa. Atau memang karena faktor yang sudah biasanya lumrah dan sudah alami seperti faktor akses geografis,”ucapnya. 

Namun dirinya  bersyukur kalau dalam hasil audit nanti yang ditemukan, bukan karena faktor kelalaian penggunaan dana otonomi atau dana dari sumber lain. 

“Yaa syukur. Tetapi kalau itu juga karena mulai dari perencanaan, penggunaan dana, sampai juga SPG nya kurang baik. Saya kira perlu di warning khusus daerah – daerah itu,” tukasnya.

Serahkan Laporan

Aloysius mengaku pihaknya telah menyerahkan semua laporan tersebut ke BPK, lalu terkait hasilnya? Dia menegaskan hal itu bukan ranahnya lagi apalagi jika ditemukan adanya  penyelewengan dana. 

Terkait persoalan ini, Aloysius mengaku sudah seringkali dibicarakan dalam rapat bahkan beberapa kali diberitakan di media.

“Sehingga kalau sebagai manusia harus ada rasa malu. Terhadap nilai – nilai rapor yang berturut – turut seperti itu, sehingga harus evaluasi dini dan bisa melakukan koreksi perbaikan,” kesalnya 

Dia menambahkan, Dinkes Kabupaten yang berapor merah ini, seharusnya ada inovasi, kreasi yang dilakukan, sehingga warna merah bisa naik ke kuning. Merah itu artinya jauh dari standar pelayanan minimal yang cakupannya ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

“Kabupaten yang sudah bagus saja, masih dibawah standar secara nasional.  Karena itu kabupaten yang lain juga ditingkatkan. Itu yang harapan saya,”ucapnya.  

Adapun kabupaten yang berapor merah antara lain; Waropen, Mamberamo Raya, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Nduga dan  Yahukimo.

Mappi Berbenah 

Disisi lain dirinya memuji Kabupaten Mappi, walaupun daerahnya rawa akan tetapi sekarang paling sering meraih penghargaan terbaik di bidang kesehatan. Hingga ke tingkat nasional. Penghargaan itu seperti Kawasan Timur Indonesia misalnya Komdat (Komunikasi data) lancar.  

“Jadi ada beberapa penghargaan yang cukup banyak. Jadi artinya apa bedanya Mappi dengan Asmat. Apa bedanya Mappi dengan Mamberamo Raya. Mappi dengan Waropen, Mappi dengan Boven Digul. Artinya dari situ dilihat secara geografis hampir sama yakni daerah rawa- rawa. sungai, kali,”singgungnya. 

Dalam artian disitu, faktor kepemimpinan dan kepedulian dan faktor betul – betul bagaimana mengerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Termasuk faktor hati bersih seorang pemimpin untuk mencintai panggilan pekerjaannya.*