Agus Kogoya Minta Pemimpin Gereja Jangan Intervensi Upaya Pembebasan Pilot Susi Air
Ketua Wilayah Adat Lapago Provinsi Papua, Agus Rawa Kogoya/istimewa
JAYAPURA, wartaplus.com - Ketua Wilayah Adat Lapago Provinsi Papua, Agus Rawa Kogoya meminta Para Tokoh Agama khususnya pemimpin gereja di bumi cenderawasih agar tidak mengintervensi terkait kasus penyanderaan Pilot Susi Air , Kapten Philips Mark oleh kelompok bersenjata, Egianus Kogoya yang hingga kini urung dibebaskan.
Menurut ia, kasus penyanderaan ini adalah bagian dari urusan politik, sehingga sejatinya seorang pemimpin gereja cukup mengurusi hal yang berkaitan dengan kebaikan umat jemaatnya.
"Jangan turut serta berkomentar tentang yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama TNI Polri dalam upaya pembebasan pilot, jika tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya. Jangan Intervensi," tegas Agus Kogoya menanggapi pernyataan Presiden GIDI, Pdt Dorman Wandikbo yang menolak secara tegas adanya operasi Siaga Tempur di Nduga dalam rangka pembebasan dan penyelamatan pilot.
"Soal penyanderaan pilot memang disandera, TPNPB/OPM Egianus Kogoya, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan TNI Polri untuk melakukan upaya pembebasan dan penyelamatan," sambungnya.
Sebelumnya, Panglima TNI dalam keterangan persnya secara tegas menyatakan telah meningkatkan status operasi di Nduga menjadi Siaga Tempur, menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat kontak tembak dengan kelompok Egianus Kogoya.
Kata Agus, pernyataan Panglima tersebut jangan disalahartikan. Siaga Tempur bukan berarti akan ada operasi militer besar besaran yang akan dilakukan, dan akan banyak jatuh korban dari masyarakat sipil.
"Tidak ada operasi militer di Papua, kita semua harus cerdas, mencari informasi yang benar terkait dengan pernyataan bapak Panglima TNI yang mengatakan Siaga Tempur di Papua. Siaga Tempur itu bukan berarti operasi militer," tegasnya.
Sebagai salah satu Kepala Suku Lapago, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu isu yang tidak benar demi menjaga situasi keamanan tetap terjaga.
DOB
Di kesempatan itu, Agus Kogoya juga menyoroti terkait masih ada sekelompok masyarakat yang menolak pembentukan tiga DOB (Daerah Otonomi Baru) yakni Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, padahal saat ini pemerintahannya sudah berjalan.
"Pembentukan 3 provinsi baru belum setahun berjalan, kita belum menikmati sepenuhnya, tapi sudah banyak tokoh yang berbicara untuk menolak. Ini Saya merasa aneh. Sebagai tokoh adat saya rasa kecewa, karena kalian yang minta provinsi baru, tapi kalian juga yang tolak," herannya.
"Kita semua harus mendukung DOB, karena DOB berawal dari permintaan masyarakat Papua sendiri kepada Bapak Presiden ketika melakukan kunjungan ke wilayah Papua," tegasnya.
Pemekaran dengan dibentuknya tiga DOB tersebut ditujukan untuk memeratakan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Pemerintah juga ingin meningkatkan jangkauan pelayanan publik hingga menyentuh seluruh wilayah di Papua.**
