Pemerintah Papua Barat Konsisten Mendukung Setiap Upaya Penanggulangan Stunting
Gubernur Waterpauw dan Ny. Roma Megawanty tampak sedang menggendong seorang balita/Antara
MANOKWARI,wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, MSi mengatakan saat ini Pemerintah Papua Barat konsisten mendukung setiap upaya penanggulangan stunting.
Penegasan ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw M.Si dalam Rapat Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting oleh Menko bidang PMK RI bersama kementrian / lembaga di Provinsi PB dan Papua Barat Daya di Gedung TP PKK Arfai, Manokwari, Selasa (3/10/2023)
Menurut Paulus Waterpauw, hasil tersebut berdasarkan data status survei gizi indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di papua barat dan papua barat daya mencapai 30%.
Sampai saat ini berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per semester I 2023 (30 juni 2023) prevelensi stunting Papua Barat sudah berada di angka 13.93%.
“Pada tahun 2024 berdasarkan instruksi presiden menetapkan target prevelensi stunting 14 persen maka kami optimis dapat mencapai angka ini bahkan bisa lebih rendah dari 14 persen,”kata Gubernur Waterpauw melalui aplikasi zoom.
Stunting merupakan salah satu indicator dalam sustainable development goals (pembangunan berkelanjutan) pada tujuan ke- 2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi tahun 2030.
Dikatakan hal ini bisa diwujudkan semua lapisan masyarakat akan tersentuh, terlayani dan meningkat kapasitasnya dalam penanggulangan stunting dan kemiskinan, seperti semangat SDGS yaitu no one left behind (tidak ada yang tertinggal).
Aksi penanganan stunting menjadi perhatian serius bagi jajaran pemerintah provinsi papua barat dan 7 kabupaten di Papua Barat. Dari hasil monitoring dan evaluasi pemerintah Papua Barat terhadap kabupaten dalam aksi konvergensi stunting, telah dilakukan langkah kemajuan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Waterpauw mengatakan, pembangunan sumber daya manusia berkualitas, merupakan salah satu pilar bagi pencapaian visi indonesia 2045 yaitu manusia indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
Sehingga sangat penting mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai visi indonesia 2045, seiring terus berupaya mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.
Eks Deputi Bidang Pengelolaan potensi kawasan perbatasan di badan BNPP Kemendagri itu mengurai, dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting, merupakan salah satu point penting untuk dibicarakan, karena kalau tidak dicari solusi untuk penanganan maka mempunyai dampak sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.
Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat menimbulkan permasalahan sosial budaya dalam jangka panjang.
Saat ini pemprov Papua Barat konsisten mendukung setiap upaya penanggulangan stunting ini, selaras dengan prioritas nasional pemerintah pusat.
