Kesal Proyek Urung Dibayar, Kontraktor Biak Ancam Demo
Ketua LMA Kabupaten Biak Numfor, Yulius Steven Rawar
JAYAPURA,- Para kontraktor di kabupaten Biak Numfor berkeluh kesah lantaran sejak 2015 hingga 2017, proyek yang dikerjakan urung dibayarkan oleh pemerintah setempat. Mereka bahkan berencana akan menggelar demo besar-besaran di Kantor Bupati setempat.
"Terlepas dari kepentingan politik, saya minta pemerintah segera selesaikan pembayaran hak-hak para kontraktor, apalagi sebagian besar mereka akan merayakan Idul Fitri. Hal ini guna menghindari asumsi negatif jelang pilkada 27 Juni 2018 nanti," tegas Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor, Yulius Steven Rawar, kepada awak pers di Jayapura, Rabu (13/6).
Selain rencana demo, kata Yulius, sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah para kontraktor bertekad untuk tidak memberikan suaranya alias golput pada pilkada serentak 27 juni mendatang karena kesal dengan janji janji pemerintah.
"Tiga hari lalu mereka datang sampaikan aspirasi ini ke LMA. Jika pemerintah ada pendapat lain ada baiknya dalam waktu dekat (sebelum lebaran) mengundang lembaga adat dan kontraktor untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini," ungkap Yulius
Dia mengaku, kontraktor yang datang mengadu ke LMA sekitar 60 an lebih orang dan rata-rata mendapat pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum. Sementara berdasarkan aspirasi yang masuk, hal yang sama juga dialami para kontraktor yang mendapat pekerjaan pada dinas-dinas lainnya.
"Saya rasa pemerintah adalah manusia, sama seperti para kontraktor sehingga memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, kami dari LMA berharap dalam waktu dekat bisa segera di proses untuk pembayaran," katanya
Yulius menambahkan, sebelumnya para kontraktor sudah lebih dulu bertemu dengan pihak Pemda, namun pemerintah tidak bisa memastikan kapan semua pekerjaan akan dibayar, padahal sebagian besar pekerjaan sudah selesai 100 persen.
"Untuk itu, saya minta dengan hormat pemerintah bisa segera menyelesaikan hak-hak para kontraktor. Apalagi kami ketahui anggaran besar ada pada pemerintah, tapi implementasi dilapangan ternyata masih ada masyarakat yang berteriak (mengeluh) tentang hak-hak mereka,"pintanya.
Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal membenarkan adanya beberapa kontraktor yang mendatangi Mapolda Papua untuk melaporkan apa yang dialami mereka.
"Meraka datang melapor karena ada berapa pekerjaan beberapa tahun yang lalu masih belum terselesaikan adiminitrasi dan pembayarannya. Untuk itu, saat ini sedang ditangani oleh kriminal khusus (Krimsus) Polda Papua," jelasnya.
Untuk menindaklanjuti itu, ujar Kamal, dalam waktu dekat penyidik kriminal khusus Polda Papua akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebab semua harus melalui audit berapa persen sudah berjalan dan bagaimana proses kerja, lelang dan sebagainya.
"Prosedur hukum akan dijalankan, karena dari situ akan jelas siapa yang bersalah, siapa tidak. Apakah nantinya apa yang dilakukan penjabat bupati Biak salah atau tidak. Intinya kepolisian hanya menjadi jembatan menuju proses keadilan, jadi kami sedang dalami ini mengingat kejadian ini sudah berapa tahun yang lalu," katanya.*
