10 Tahun Sinergi Pusat dengan Daerah, Papua Tidak Lagi Jadi Penonton Investasi
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi/FMB9
JAKARTA,wartaplus.com - Investasi di Papua telah menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo dalam sedekade terakhir. Karena itu pemerintah terus berupaya untuk memastikan agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi ini, melainkan ikut serta dan menikmati manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi di tanah mereka.
Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu visi dan rencana aksi yang sejalan dalam memanfaatkan investasi di Papua. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menciptakan visi dan rencana aksi yang terintegrasi.
"Seperti tim sepak bola, untuk mencapai gol, setiap posisi harus memiliki tujuan yang sama," tegasnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema '10 Tahun Membangun Papua Dengan Pendekatan Indonesia-Sentris', Senin (14/10).
Ia menekankan bahwa investasi besar di Papua, seperti pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, industri smelter tembaga, hingga industri tebu dan pengolahannya, harus disertai dengan kesiapan SDM lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja, ada risiko bahwa mereka hanya akan menjadi penonton, sementara manfaat ekonomi dirasakan oleh pihak luar.
Maka dari itu, pemerintah perlu bekerja sama untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus (skill workers) dan tenaga kerja non-terampil (unskilled workers) melalui program vokasi dan pelatihan. Dengan sertifikasi yang tepat, masyarakat Papua bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan menjadi bagian dari tenaga kerja di industri-industri besar yang akan berkembang di wilayah mereka.
"Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri yang berkembang di wilayah tersebut," ujarnya.
Di samping itu, Imam juga menyebutkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya jumlah uang yang masuk, tetapi juga dari bagaimana investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat melalui transfer teknologi dan pengetahuan.
Selain tenaga kerja, dirinya juga menyoroti pentingnya mempersiapkan ekosistem ekonomi lokal. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Papua harus didorong untuk berperan aktif dalam rantai pasok industri besar.
Misalnya, ia menyebutkan, kebutuhan industri besar akan jasa katering atau logistik dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal. Jika tidak, keuntungan ekonomi akan bocor ke luar Papua, karena penyedia jasa datang dari daerah lain.
"Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM telah memfasilitasi kemudahan izin usaha bagi UMKM, sehingga mereka dapat naik kelas dan berkontribusi langsung dalam rantai pasok industri besar yang sedang berkembang di Papua," ucapnya.
Dalam menghadapi tantangan geografis dan sosio-ekonomi Papua, semua pihak harus memiliki visi yang sama. Pemerintah pusat dan daerah harus bahu-membahu dalam menyediakan infrastruktur pendukung untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas SDM lokal.
Dengan demikian, Papua tidak akan lagi hanya menjadi penonton dalam arus investasi yang masuk, tetapi justru akan menjadi aktor utama yang memanfaatkan peluang tersebut untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. *
