Menteri Transmigrasi: Saya Pastikan Tidak Ada Perpindahan Penduduk dari Luar Papua ke Papua
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat sesi doorstop di Kantor Kementerian ATR/ BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024). (Antara/ Muhammad Heriyanto)
JAKARTA,wartaplus.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan bahwa tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua.
Untuk wilayah Papua, Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi akan fokus terhadap program revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di kawasan itu, utamanya emp at kawasan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Jadi, fokusnya revitalisasi dan fokusnya juga itu adalah transmigrasi lokal jika dibutuhkan,"ujar Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa.
Untuk wilayah Papua, Ia melanjutkan bahwa nanti fokusnya adalah transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk hanya di dalam wilayah Papua saja, sehingga tidak mendatangkan penduduk dari luar Papua.
"Secara regulasi memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pertambahan penduduk dari luar Papua ke Papua, sebelum ada terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat," ujar Iftitah.
Ia mengatakan, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah fokus untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, termasuk penguatan karakter para transmigran supaya bersikap militan.
"Pesan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ke depan para transmigran harus militan, tidak mengeluh dengan keadaan. sehingga peningkatan kapasitas transmigran itu juga menjadi fokus utama kami ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi investor dalam negeri ataupun asing untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia, di tengah terbatasnya pagu anggaran pada 2025.
Dikatakakn, nantinya pembiayaan itu menggunakan sistem bottom- up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top-down.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petani itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujar Iftitah.
