Pengusaha GEL Tuntut Pj Gubernur Papua Batalkan Pergantian Jabatan Kadis PU
Senin, 25 Juni 2018 | 12:35 WIB / Andi Riri
Para pengusaha GEL memadati pintu masuk ruang kerja Gubernur Papua menutut penundaan pergantian jabatan Kadis PU, Senin (25/6)/Riri
JAYAPURA, - Seratusan Pengusaha Asli Papua yang tergabung dalam Pengusaha GEL mendatangi ruang Kerja Gubernur Papua, Senin (25/6) siang. Mereka menuntut agar Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menunda pergantian Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Djuli Mambaya yang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi. Sedianya, pergantian jabatan akan dilakukan siang ini di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Dari pantauan di lapangan, para pengusaha yang didominasi oleh mama mama Papua ini memenuhi pintu masuk ruang kerja Gubernur yang dijaga ketat oleh Satpol PP bersama petugas adat. Pj Gubernur sendiri tengah melakukan pertemuan dengan Kadis PU di ruangannya.
Para pengusaha terus meneriakkan agar PJ Gubernur membatalkan pergantian jabatan Kadis PU yang kabarnya akan diisi sementara oleh Asissten Perekonomian dan Kesra, Noak Kapisa.
Tidak Tepat
Koordinator GEL, Stanley Kaisiri mengatakan, pergantian jabatan ini tidak tepat dilakukan disaat momen minggu tenang Pilkada Gubernur yang akan berlangsung Rabu 27 juni 2018 mendatang.
Selain itu pergantian ini juga dikhawatirkan akan berimbas kepada mereka selaku pengusaha GEL, dimana pekerjaan akan mulai dilaksanakan pada Juli mendatang.
"Ada tiga poin yang kami khawatirkan akan terjadi perubahan, pertama karena pekerjaan akan mulai dilaksanakan Juli, lalu nilainya berkisar dari Rp150 juta sampai Rp500 Juta, dan terkait jumlah pengusahan GEL saat ini sebanyak 388 yang terdaftar," ujarnya.
"Jika ada pergantian, kami khawatir terjadi perubahan dari tiga poin ini, yang tentunya akan merugikan kami yang telah berjuang sejak tahun lalu. Kita perlu ada jaminan dari Gubernur bahwa tidak ada perubahan dalam tiga poin ini, jika Kadis PU diganti,"sambungnya.
Sekertaris GEL Papua, Jimmy Halekombo menambahkan, momen pergantian tidak tepat karena ada kontrak kerja 6 bulan.
"Kalau gubernur lakukan, ini akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi ini sudah masuk minggu tenang. Padahal kami semua berharap pilkada di papua dapat berjalan aman dan damai," katanya.
Jimmy menduga ada kepentingan besar oknum tertentu dibalik pergantian jabatan ini.
"Kami pengusaha dan seluruh elemen masyarakat secara tegas menolak pergantian ini. Ini tidak boleh terjadi karena dapat merugikan banyak orang terutama kami sebagai pengusaha asli Papua," tegasnya.
Lanjut Jimmy juga meminta Penjabat Gubernur agar fokus melaksanakan tugas mengawal pilkada agar berjalan aman dan damai, tanpa perlu melakukan pergantian jabatan pejabat eselon.*
