LHP BPK 2017: Sembilan Kabupaten di Papua Masih Disclaimer
Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Adi Sudibyo menyerahkan LHP atas LKPD TA 2017 kepada Pemkab Puncak Jaya yang diterima Sekda Tumiran dan Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda/Andi Riri
JAYAPURA, - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2017 kepada DPRD dan Pemerintah 15 Kabupaten di Papua. Acara penyerahan berlangsung di kantor BPK perwakilan Papua di Jayapura, Selasa (3/7) siang.
Dalam penyerahan tersebut, sedikitnya 9 kabupaten mendapatkan opini Disclaimer (tidak memberikan tanggapan) dari BPK sedangkan 6 kabupaten lainnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Adi Sudibyo menyebutkan, 9 kabupaten yang mendapat opini disclaimer antara lain kabupaten Biak Numfor,Waropen, Mamberamo Tengah, Puncak, Sarmi, Tolikara, Boven Digul, Dogiyai dan Mamberamo Raya. Sedangkan yang mendapat opini WDP yakni kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Yahukimo, Deiyai dan Nduga.
Adi Sudibyo membeberkan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukanmasih adanya permasalahan utama yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yaitu antara lain: penyelesaian kas di bendahara pengeluaran yang belum tertib, belanaj yang belum dipertanggungjawabkan, pengelolaan aset dan persediaan yang belum tertib, pengelolaan dana Kapitasi dan JKS juga BOS yang belum tertib, lalu penganggaran APBD yang tidak sesuai kemampuan keuangan daerah dengan meninggikan pendapatan dan belanja,
"Pemda juga belum menetapkan kebijakan akuntansi dan penganggaran serta pembayaran kegiatan belanja modal tahun sebelumnya," beber Adi
Dia berharap seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan guna mengeliminasi kelemahan yang ada sehingga penyajian laporan keuangan di masa mendatang akan lebih baik.
Sebelumnya pada April 2018 lalu, BPK RI perwakilan Papua juga telah menyerahkan LHP BPK 2017 kepada 13 Kabupaten dan 1 Kota dimana sebanyak tujuh kabupaten dan satu kota mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain Kota Jayapura, kabupaten Jayawijaya, Asmat, Kepulauan Yapen, Asmat, Nabire, Mimika dan Kabupaten Merauke termasuk Provinsi Papua yang mendapat opini WTP. Sedangkan Opini WDP disematkan kepada kabupaten Pegunungan Bintang, Yalimo, Lanny Jaya,Supiori dan Kabupaten Intan Jaya.
Sekertaris Daerah Kabupaten Deiyai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pendampingan sehingga daerahnya bisa naik tingkat dari Disclaimer menjadi WDP
"Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga BPK yang sudah melakukan pendampingan bimbingan terhadap kami sehingga kami bisa naik tingkat dari yang sebelumnya selalu mendapat opini disclaimer sekarang mendapatkan opini WDP,"ucapnya.*
