Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Guna Mencegah Korupsi
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni membuka kegiatan Rakor Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak Daerah, Monitoring Controlling and Surveilance for Prevention (MCSP) dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Strategis Pemerintah se-Papua di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis (10/07/2025)/dok.dian mustika
JAYAPURA, wartaplus.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rakor Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak Daerah, Monitoring Controlling and Surveilance for Prevention (MCSP) dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Strategis Pemerintah se-Papua di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis (10/07/2025).
Fatoni mengatakan salah satu upaya pencegahan korupsi adalah melalui program MCSP yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program ini bertujuan memperkuat pengawasan dan mencegah penyimpangan serta tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan penindakan, tapi juga pencegahan. Kita ingin menutup semua ruang terjadinya korupsi,” katanya.
Selain melalui program MCSP, Fatoni juga menyoroti penertiban dan optimalisasi aset daerah.
Dirinya meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan atensi terhadap perbaikan tata kelola aset, termasuk pemanfaatannya.
“Begitu juga termasuk penyelenggaraan aset dari Provinsi Induk, dari Papua ke Provinsi, Kabupaten, Kota juga perlu kita selesaikan. Saya mendengar informasi untuk Papua Tengah sudah 100% dan Papua Selatan juga Papua Pegunungan kita harapkan segera tuntas tahun ini,” ucapnya.
Melalui kesempatan ini, Fatoni juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan terobosan inovasi juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Maka kepada seluruh jajaran, pemerintah provinsi, OPD yang mempunyai sumber pendapatan, yang mempunyai target pendapatan agar diperhatikan betul untuk bisa mengoptimalkan ini,” jelasnya.
“Oleh karena itu berbagai upaya bisa dilakukan, termasuk di dalam memanfaatkan pajak kendaraan bermotor. Sumber pendapatan daerah di Provinsi, PAD khususnya, yang terbesar bersumber dari pajak kendaraan bermotor,” sambungnya.
Terakhir, Fatoni mengajak seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dan menjaga kekompakan dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
“Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu lembaga,” tegasnya.(rilis)
