Gubernur Soedarmo Dorong Pembentukan Satgas Pengawasan Tambang Ilegal
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo/Andi Riri
JAYAPURA, - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di wilayahnya segera membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan penambangan ilegal.
Tidak hanya meminta Satgas ESDM, Soedarmo kepada pers di Jayapura, Selasa (24/7) lalu juga meminta aparat Kepolisian Daerah Papua untuk menertibkan seluruh penambang-penambang liar, terutama di Kabupaten Nabire, Waropen, dan Yahukimo (Korowai).
"Saya sudah dapat video maupun gambar aktivitas penambangan liar, tinggal saya minta Kapolda untuk menertibkan disamping pembentukan Satgas yang melibatkan semua unsur,"akunya.
Menurut Soedarmo dalam pembentukan Satgas ini, tidak menutup kemungkinan, juga akan melibatkan MRP, DPRP, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dengan harapan dari merekalah yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruknya penambangan liar.
"Jadi kami akan libatkan kepolisian, kejaksaan, DPR, MRP dan para pemangku kepentingan lainnya," terangnya.
Disamping itu, masalah penebangan liar juga akan menjadi atensi pemerintah provinsi Papua. Dengan menginstruksikan Dinas Kehutanan melalui polisi hutannya untuk menertibkan aktivitas kayu ilegal.
"Jangan coba-coba untuk melakukan itu, saya akan tangkap dan tidak ada toleransi untuk itu," tegas Soedarmo
Dia mengungkapkan, belakangan ini memang banyak ditemukan kayu ilegal sehingga pihaknya memberikan peringatan kepada para pengusaha yang bergelut di bidang industri kayu.
"Dalam waktu dekat ini kami akan tertibkan itu, apalagi (Satgas) Dinas kehutanan sudah aktif soal ini. Terbukti Sarmi aktivitas penebangan liar sudah jauh berkurang karena ditangkap, begitu juga dengan Kabupaten Jayapura,"pungkas Soedarmo.*
