FKUB Sarankan 5 D Sebagai Solusi Ciptakan Kedamaian Papua
Ketua FKUB, Pendeta Lipius Biniluk (batik biru) bersama Ketua FPGG di Papua, Pendeta Jhon Maury (kemeja putih berdasi)/Djarwo
JAYAPURA,- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua menyarankan 5 D (Doa bersama, Duduk bersama, Dialog, Diskusi dan Damai) sebagai sebuah solusi untuk menciptakan kedamaian Papua, menyusul terjadinya penembakan oleh kelompok separatis di Tingginambut, Puncak Jaya, berapa waktu lalu.
Ketua Persekutuan Gereja-Gereja (FPGG) di Papua, Pendeta Jhon Maury, mendorong agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi segera melaksanakan 5 D tersebut untuk mencegah terjadinya keributan dan penembakan kembali.
"Untuk mencapai D yang kelima (Damai) maka tidak langsung kita sampaikan ke media massa atau elektronik kemudian akan tercipta kedamaian. Tetapi harusnya kita lakukan 4 D dulu. Kalau kita sudah melaksanakannya, maka hasilnya pasti akan kita capai kata Damai," jelas Maury, Selasa (21/8).
Oleh karena itu, pihaknya dari persekutuan gereja-gereja di Tanah Papua mendesak agar pemerintah daerah dan pusat untuk segera memulai 5 D tersebut.
"Terlepas dari itu, kami juga mengimbau kepada kelompok yang bersebelahan kalau ada masalah atau mau membuka isi hati sampaikan ke pihak gereja, kami bisa menjembatani ke Pemprov dan Pempus, jangan menggunakan cara sendiri karena itu tidak akan mencapai kedamaian di Tanah Papua," ujarnya.
"Saya yakin kelompok berseberangan adalah orang yang ber-Tuhan jadi jangan bertindak seperti orang yang tidak ber-Tuhan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya insiden tersebut, padahal pihaknya sudah mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindak kekerasan.
"Apa yang sudah terjadi kemarin, kami dari tokoh agama dengan tegas menyesalkan peristiwa itu dan kami harapkan tidak boleh terjadi lagi. Kami juga mengharapkan agar kelompok yang bertikai ini dengan rendah hati kalau bisa duduk bersama untuk bicarakan hal ini," ujar Biniluk.
Lebih lanjut Biniluk menjelaskan, pihaknya pernah menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa untuk menyelesaikan masalah di Papua harus dengan cara duduk bersama dan membuka ruang dialog demgan pihak terkait, sehingga dapat menyelesaikan masalah Papua ini secara tuntas.
"Kami mendesak kepada pemerintah Pusat agar kedepannya harus membuka ruang dialog dimana dalam dialog itu bisa mencapai sebuah kesepakatan atau komitmen bersama untuk menciptakan Papua yang aman dan damai," tegasnya. *
