IPM Kota Sorong Tahun 2017 Tertinggi di Papua Barat
Walikota Sorong (kedua dari kiri) saat menghadiri kegiatan diskusi publi yang diselenggarakan FJP Papua Barat/Ola
SORONG,-Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambertus Jitmau, MM berbangga hati karena di tahun 2017, Indeks Pembangunam Manusia (IPM) Kota Sorong sebesar 76,73 persen.
Hal ini disampaikan Lambert saat hadir dalam Diskusi Publik yang digelar Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Papua Barat bekerjasama dengan Tim Advokasi SDGs di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (25/9).
Ditambahkan oleh Lambert bahwa IPM Indonesia tahun 2017 sebesar 70,81 persen, dimana Papua sebesar 59,09 persen dan Papua Barat sebesar 62,99 persen.
"Tidak mudah mencapai 76,73 persen bagi 380 ribu lebih penduduk Kota Sorong yang ada saat ini. Kota Sorong terus bertumbuh dan berkembang jauh lebih baik. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia juga semakin meningkat pesat. Meski presentasi IPM Kita diatas rata-rata Nasional termasuk pertumbuhan nasional sebesar 11,33 persen, Kita jangan berpuas diri tapi bergandengan tangan mengembangkan diri dengan keahlian masing-masing membangun Kota Sorong," ujar Lambert.
Ditambahkan olehnya bahwa sebagai Kota termaju di Papua, Kota Sorong yang dihuni 380 ribu lebih jiwa terus berpacu dengan pesatnya pembangunan termasuk masukan atau survey yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah yang sama-sama bertujuan mensejahterakan masyarakat.
"Saya bisa katakam bahwa kesetaraan gender di Kota Sorong paling tinggi. Dimana wakil Walikota, Sekda, Ketua DPRD, sejumlah Perangkat Kerja dijabat oleh Perempuan. Kita harus berbangga bahwa Perempuan di Kota Sorong mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria," tegas Lambert.
Lambert juga berharap dengan hasil survey tim advokasi SDGs dapat menjadi acuan pemerintah Kota Sorong untuk dapat meningkatkan IPM di tahun-tahun berikutnya.
Ketua Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Papua Barat, Olha Irianti tujuan dari diskusi publik untuk memaparkan hasil survey SDGs, mengetahui sejauh mana sosialisasi SDGs dilapisan masyarakat serta memberikan masukan kepada pengambil kebijakan agar dapat menciptakan program yang pro rakyat terutama bagi kepentingan perempuan dan anak.
Dari 17 Goals program SDGs, dipaparkan satu persatu hasil survey dari tim advokasi. Dimana dari 17 program, diurutan pertama pendidikan masih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, diikuti kesehatan, sanitasi air bersih, infrastruktur berkelanjutan, kesetaraan gender, ketahanan pangan, perdamaian dan kelembagaan yang kuat serta program unggulan lainnya.
Dalam kegiatan diskusi publik tersebut hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Komandam Lantamal XIV, Kepala LPP RRI Sorong, Manager PLN area Sorong, perwakilan TNI Polri, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Wanita, Akademisi dan Politisi.*
