Jelang Pemilu, Stigma Rawan Konflik di Papua Harus Dihilangkan
Ilustrasi masyarakat asli Papua di wilayah pegunungan/Andi Riri
JAYAPURA – Stigma rawan konflik dalam perhelatan pemilu di Papua sudah terbangun sejak pertama kali pemilihan kepala daerah (gubernur,bupati) dan anggota legislatif (DPRD) dipilih secara langsung oleh rakyat pada 2004 silam. Dilegalkannya penggunaan sistem noken di sejumlah wilayah di pegunungan tengah Papua, acapkali menjadi pemicu terjadinya konflik horisontal di masyarakat yang sebagian besar belum paham tentang arti berdemokrasi dan berpolitik santun. Bahkan akibat konflik, banyak jatuh korban jiwa dan trauma mendalam di masyarakat seperti Pilkada di kabupaten Tolikara, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya.
Merujuk pada pengalaman itulah, Pemerintah Provinsi Papua mengimbau setiap kepala daerah baik Bupati dan Wali Kota agar melakukan upaya antisipasi menjelang perhelatan pemilu 2019 yakni Pemlihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan diselenggarakan serentak pada April mendatang.
Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen menekankan, setiap bupati dan Walikota harus bekerja keras menghilangkan stigma rawan konflik, terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di bumi cenderawasih.
“Sebab ada pengalaman pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berujung konflik pada beberapa wilayah di pedalaman. Seperti beberapa waktu lalu di Tolikara, dimana ada calon legislatif yang dibunuh masyarakat setempat dan terjadi perang suku. Ini kejadian nyata yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah,” kata Sekda Hery di Jayapura, Kamis (31/1/2019).
Menurutnya, Provinsi Papua kini telah didekklarasikan sebagai tanah damai bahkan tak jarang disebut sebagai “Israel” kedua di dunia. Julukan tersebut bukannya tanpa alasan melihat keindahan tanah Papua yang diberkati dengan kekayaan alam melimpah. Selain itu, Papua merupakan tanah injil yang diberkati Ottow dan Geisler saat pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mansinam.
“Untuk itu, saya mintakan agar agenda Pilpres dan Pileg tahun ini jangan terjadi konflik yang berdampak pada stabiltas keamanan dan ketertiban daerah. Intinya kita upayakan hilangkan stigma rawan konflik,”pintanya
Sebelumnya, Badan Intelejen Negara (BIN) memastikan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di wilayah kabupaten, merupakan pesta demokrasi paling rawan konflik di bumi cenderawasih.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, menyebut pelaksanaan Pileg di Kabupaten Tolikara, yang memakan korban jiwa salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, hingga memicu perang suku.
Untuk itu, ia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta pimpinan daerah terkait agar mewaspadai pelaksanaan Pileg di wilayah kabupaten. Upaya ini, untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa saat tahun ini.
