Timpora Menjadi Pemersatu Mengawasi WNA yang Masuk Lewat PLBN
Ilustrasi Timpora Sukabumi yang sedang menjalankan tugas/google
JAYAPURA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan PLBN Skouw, Yan Z Numberi, selaku administrator Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw sebagai tempat perlintasan orang, barang, dan sebagai pusat ekonomi kerakyatan sangat mengapresiasi terbentuknya tim pengawasan orang asing (Timpora), dalam rapat yang digelar oleh Kanwil Kemenkum HAM Papua di Hotel Swissbell Jayapura, Senin (25/3).
Menurutnya Timpora bisa menjadi sebuah wadah pemersatu, karena pelayanan tak akan berjalan maksimal jika semua pihak harus berjalan sendiri.
"Jika imigrasi bekerja sendiri, bea cukai bekerja sendiri, karantina dan lain-lain bekerja sendiri maka dipastikan tidak akan maksimal pelayanannya," ujarnya.
Mengenai kerja tim, Numberi mengakui di PLBN Skouw telah ada CIQS (Cable Implementation Quality System), di mana dari berbagai instansi tergabung dalam CIQS diantaranya Imigrasi, Karantina, Bea Cukai, TNI, POLRI dan semua instansi yang tergabung di PLBN menjadi satu.
"Dengan demikian ini akan menjadi satu tim yang sangat solid. Jika Timpora ini masuk maka akan sangat hebat sekali kolaborasi di PLBN Skouw dan pengawasan WNA dari Papua New Guinea (PNG) akan lebih maksimal diawasi,” katanya.
Harus Ada Pos Terpadu Laut
Sementara itu, Kolonel Laut (E) Sadikin Rijali As, Intel Lantamal X Jayapura menekankan jika pihaknya sangat berharap adanya Pos Terpadu Laut agar semua semua instansi terkait bisa terlibat dalam melakukan pengawasan.
"Pangkalan Laut Utama Silas Papare sudah melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan patroli rutin di Wilayah Perairan Jayapura, namun belum bersinergi dengan instasi terkait lain seperti Imigrasi, Karantina, Bea Cukai dan lainnya. Banyak ditemukan Warga asing terutama yang dari PNG, dan mereka tinggal dan berbaur dengan warga Kota Jayapura, bahkan ada yang sudah bekerja namun tidak mengantongi tanda pengenal seperti surat ijin tinggal," jelasnya.
Dirinya mengungkapkan, pihaknya juga menjumpai adanya pasar tradisional di kawasan laut yang belum diawasi dengan baik, karena belum adanya kolaborasi yang baik antar instansi yang tergabung dalam Timpora.
Dirinya sangat berharap pada Rapat Timpora agar diputuskan secara bersama untuk dibangunnya Pos terpadu laut guna pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk Indonesia melalui jalur Laut.
"Rapat Timpora yang dilaksanakan hari ini harus ada hasilnya untuk kebersamaan kita mengamankan Indonesia perbatasan dan semua stakeholder harus dilibatkan darat, laut dan Udara agar kita bisa mengamankan negara kita dari segala bentuk ancaman," tekannya.
"Ancaman itu bukan hanya terkait dengan ancaman kekerasan tetapi juga ancaman peredaran gelap Narkoba, minuman keras dan lainnya dan kita yang sudah ada dalam wadah Timpora bisa segera bertindak cepat dalam melakukan pengawasan terpadu khususnya di wilayah Laut Jayapura dan sekitarnya," tutupnya. *
