Bawaslu Nilai KPU Kota Jayapura Lalai Dalam Melaksanakan Tugas
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Zakaria Rumsawir/Andy
JAYAPURA – Menyikapi penundaan pemilihan umum di distrik Jayapura Selatan dan distrik Abepura, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura berencana melakukan pemanggilan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengkalrifikasi terkait adanya penundaan tersebut.
“Kita akan memanggil KPU Kota Jayapura untuk mengklarifikasi apa yang menjadi kendala sehingga terjadi penundaan pemilu di 2 distrik ini,” kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Zakaria Rumsawir kepada pers saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Jayapura, Rabu (17/4) sore.
Dikatakan, pemaggilan kepada KPU Kota Jayapura akan dilakukan setelah pemungutan suara ulang di 2 distrik ini. “Kita akan panggil KPU setelah pelaksanaan pemungutan suara ini selesai. Kita ingin mendengar klarifikasi dari mereka, apa penyebab penundaan ini,” ujarnya.
Menurut Frans, penundaan ini terjadi karena ada kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dalam mendistribusikan logistik pemilu.
“Kita semua berharap agar pelaksanaan pemilihan umum ini berlangsung baik, tapi akhirnya terjadi penundaan, maka tentu saja ada kelalaia dari pihak KPU sehingga terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu di 2 distrik ini, sehingga hal ini yang akan kami tindaklanjuti,” terangnya.
Terpisah, Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengungkapkan kinerja dari KPU Kota Jayapura sangat mengecewakan dan berpotensi hilangnya hak politik warga Kota Jayapura.
“Kinerja KPU seperti ini berpotensi menghilangkan hk politik warga karena lama menunggu lama di TPS dan kemudian pulang ke rumah. Orang yang awalnya aktif akhirnya berubah menjadi pasif,” kata Frits saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/4) petang.
“Kemudian ini berpotensi terjadinya golput pada pencoblosan susulan nanti dan bisa juga terjadi mobilisasi masa karena daerah lainnya sudah melakukan pencoblosan,” ungkapnya.
Selain itu, penundaan ini menunjukan bahwa KPU melakukan sebuah kesalahan yang fatal, karena KPU yang membuat jadwal tapi akhirnya mereka sendiri yang melanggarnya.
“Ini menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara memiliki kelemahan, dan itu tidak disadari oleh KPU yang berakibat terjadinya penundaan di 2 distrik ini,” bebernya. *
