Alasan Ini, Pengungsi Nduga Tolak Bantuan Kemensos RI
Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menerima dokumen konflik Nduga yang diserahkan oleh aktivis pembela HAM wilayah Pegunungan Tengah, Theo Hasegem/ Andy
WAMENA - Upaya pemerintah untuk meringankan beban pengungsi Nduga dengan menyerahkan bantuan berupa makanan tambahan, pakaian, dan keperluan sekolah bagi anak-anak pengungsi Nduga melalui Kementerian Sosial RI ditolak oleh para pengungsi yang ada di lokasi pengungsian Wamena.
Mewakili para pengungsi, Pendeta Kones Kogeya mengungkapkan, sikap untuk menolak bantuan ini dilakukan karena para pengungsi kecewa dengan sikap pihak Kementerian Sosial RI yang tidak langsung menyalurkan bantuan kepada pengungsi, melainkan masih menggelar rapat di Kodim 1702 Wamena.
" Awalnya masyarakat sudah siap menerima bantuan dengan berkumpul di gereja Weneroma. Namun masyarakat terlalu lama menunggu sampai kelaparan sehingga memilih pulang. Kalau mau serahkan bantuan kepada kami, jangan singgah lagi di Kodim, langsung saja kepada kami, karena kami yang mengungsi,” keluh Pendeta Kones Kogeya dalam bahasa daerah yang diterjemahkan oleh Naaman Gwijangge dan disaksikan oleh para pengungsi dan staff kementrian sosial RI di halaman gereja Weneroma, Wamena, Senin (29/7) sore.
Selain itu, Pendeta Kones Kogeya mengungkapkan bahwa alasan menolak bantuan karena kearifan budaya lokal. Dimana masih banyak masyarakat Nduga yang berada di hutan dan tidak diketahui nasib mereka karena konflik yang terjadi.
“ Sesuai nilai budaya masyarakat Nduga, kami tidak mungkin menerima bantuan dan makan enak, sementara banyak saudara kami yang masih berada di hutan yang mengalami hal lebih buruk dari kami. Kami disini tidak tau apakah mereka makan atau tidak? Kami tidak tau kondisi mereka seperti apa? Jadi kami berkomitmen untuk tidak menerima bantuan dari kementerian sosial, agar kami juga ikut merasakan hal yang sama dengan sudara-saudara kami yang masih berada di hutan,” jelasnya.
Tarik Pasukan TNI Polri
Sementara itu, aktivis pembela HAM wilayah Pegunungan Tengah, Theo Hasegem meminta kepada kementerian sosial untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar segera menarik pasukan TNI/Polri yang ada di Nduga.
“ Kami minta tolong sampaikan pesan kepada pak Presiden Jokowi agar menghentikan operasi miiter di Nduga dan menarik seluruh aparat TNI/Polri dari Nduga. Dengan demikian maka masyarakat akan kembali ke kampung masing-masing dan tidak ada lagi pengungsi di Wamena, Lanny Jaya dan Timika,” pintanya
Theo mengaku, jika kehadiran TNI/Polri di Nduga membuat masyarakat setempat lari meninggalkan kampung halamannya karena takut menjadi korban konflik.
“ Kalau aparat TNI/Polri belum ditarik dari Nduga, maka masyarakat ini tidak akan kembali karena mereka takut dengan keberadaan anggota TNI/Polri. Kami minta agar semua anggota TNI/Polri yang ada di Nduga segera ditarik,” harapnya.
Setelah menyampaikan penjelasan penolakan menerima bantuan dan menyampaikan pesan agar Presiden segera menarik anggota TNI/Polri dari Nduga, Theo Hasegem menyerahan sejumlah dokumen konflik Nduga kepada kementerian sosial yang diterima oleh Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat.
