MENU TUTUP

Anggota DPRPB, Serahkan Bantuan 43 Ton Pupuk ke Petani Kabupaten Sorong

Kamis, 05 September 2019 | 08:51 WIB / Alberth
Anggota DPRPB, Serahkan Bantuan 43 Ton Pupuk ke Petani Kabupaten Sorong Anggota Komisi D DPR Papua Barat, Arifin, SE/Alberth

MANOKWARI-Anggota Komisi D DPR Papua Barat, Arifin, SE akan menyerahkan bantuan 43 ton lebih pupuk kepada petani lokal asli Papua dan petani transmigrasi di kabupaten Sorong, Papua Barat.

Dijelaskan Arifin bahwa pupuk tersebut merupakan aspirasi petani lokal asli Papua dan petani transmigrasi yang diperjuangkan pada tahun anggaran 2018 lalu, tetapi baru terjawab pada 2019 ini.

"Dalam waktu dekat ini akan diserahkan kepada kelompok petani di kabupaten Sorong untuk menjawab kebutuhan petani setempat" kata Arifin kepada wartaplus.com, Rabu (4/9).

Arifin menyarankan kepada pemprov Papua Barat untuk membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang ketahanan pangan di Papua Barat. 

"BUMD itu untuk mengantisipasi adanya persaingan bahan pangan dari luar ke Papua Barat, sebab kalau tidak diatasi dari sekarang, maka petani lokal Papua Barat akan kalah" kata dia.

Selain BUMD, ia juga sarankan pemprov menyusun sebuah regulasi untuk melindungi petani dalam hal ketahanan pangan. 

Katanya dia lagi bahwa silahkan dibuat grandesain BUMD agar mengkafer semua kabupaten, kota dalam hal ketahanan pangan daerah, sehingga Papua Barat tidak kalah dalam hal ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, kalau pemerintah provinsi Papua Barat tidak cepat atasi hal semacam ini, maka bahan pangan dari luar Papua Barat akan mendominasi pasaran dan petani lokal Papua Barat akan kalah. 

Dengan demikian dampaknya menimbulkan kecemburuan sosial antara petani lokal dan pedagang dipasaran. Dia memberikan contoh bahwa petani di kabupaten Pegaf menghasilkan tanaman pertanian seperti daun bawang, sayur wortel, kool dan sayur mayur lainnya. 

Hanya saja, lanjutnya terkadang mereka kesulitan untuk menjual keluar Papua Barat. Oleh karenanya, BUMD adalah solusi untuk menjawab masalah petani di Papua Barat.

"Misalnya kalau pemerintah gelontorkan bantuan dana kepada petani, namun tidak dibantu untuk menjual keluar dan tanpa dikontrol, maka yang rugi adalah petani, termasuk pemerintah.

Tambah dia, kalau harga pangan dari luar Papua Barat murah, sedangkan kalau petani mengikuti harga luar, sedangkan harga pakan mahal, maka persaingan harga pasaran tidak stabil. (Albert)


BACA JUGA

Kontrol Sosial Untuk Penyelamatan Ekosistem

Langkah Hukum Terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Minggu, 08 Juni 2025 | 21:20 WIB
Tolak Penambangan Nikel

Peraih Penghargaan WWF: Tetap Fokus Pada Perjuangan Selamatkan Lingkungan Raja Ampat

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:32 WIB

PTFI dan YPMAK Serahkan Bantuan Untuk Warga Tsinga Yang Terdampak Longsor, Kepala Distrik Tembagapura: Terimakasih Freeport

Sabtu, 07 Juni 2025 | 18:43 WIB

Kerjasama dengan Kejaksaan, Pupuk Indonesia Dukung Pengelolaan Lahan Rampasan jadi Lahan Budidaya Padi

Rabu, 26 Maret 2025 | 12:42 WIB

Diduga Ada Premanisme di SMK Kehutanan Manokwari, Pelajar Diikat Lalu Dihajar

Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:07 WIB
TERKINI

Pimpin Upacara Parade Hari Bhayangkara ke-79, Kapolda Papua Tegaskan Komitmen Polri untuk Masyarakat

4 Jam yang lalu

Jaga Papua Tetap Damai Pendeta Yones Wenda Sampaikan begini

5 Jam yang lalu

Patroli Humanis dan Layanan Kesehatan Satgas Ops Damai Cartenz Warnai Kondusivitas di Wamena, Jayawijaya

5 Jam yang lalu

Bobol Counter HP, Tiga Pemuda Pesta Miras, ini Kata AKP Alamsyah

12 Jam yang lalu

Sopir Truk Ngantuk, Tabrak Dua Motor, Satu Korban Meninggal Dunia

17 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com