Pemerintah dan Komponen Masyarakat di Papua Sepakat Tolak Separatis dan Kelompok Radikal
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda dan Ketua MRP, Timotius Murib dalam deklarasi, Kamis (5/9) malam/Istimewa
JAYAPURA-Pemerintah Daerah Papua, TNI Polri, perwakilan tokoh agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta 11 paguyuban menyatakan sikap menolak dengan tegas adanya kelompok separatis dan kelompok radikal di seluruh wilayah bumi cenderawasih.
Penolakan ini menjadi salah satu poin dari empat poin Deklarasi Damai yang diinisiasi oleh Kapolri dan Panglima TNI, demi kedamaian di tanah Papua. Ini setelah meningkatnya eskalasi keamanan di sejumlah wilayah di Papua seperti Kota Jayapura, Deiyai, Mimika, dan Jayawijaya sejak pertengahan Agustus lalu, yang dipicu ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Aksi demo berujung anarkis, diduga akibat disusupi oleh kelompok separatis yang selalu menyuarakan kemerdekaan Papua
Kegiatan Deklarasi Damai ditandai dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh Gubernur Papua, Ketua DPRP, MRP dan jajaran Forkopimda lainnya, TNI Polri, Walikota Jayapura, Bupati Merauke serta perwakilan 34 komponen masyarakat. Deklarsi berlangsung di Jayapura, Kamis (5/9) malam, dan disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Adapun tiga poin lainnya dalam deklarasi yang dibacakan Ketua MRP, Timothius Murib adalah pertama, sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah papua. Kedua, sepakat untuk hidup berdampingan, rukun damai dengan penuh kasih sayang. Ketiga, sepakat untuk tidak terpengaruh oleh isu isu yang tidak benar.
Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan apresiasi terhadap ide deklarasi kesepakatan bersama ."Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas ide pertemuan ini," kata Lukas dalam sambutannya. Dia berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua ini.
"Siapapun dia, berasal dari golongan manapun dia, memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah nusantara, termasuk di Papua," tegas Gubernur seraya menambahkan setiap orang boleh berkesempatan tinggal dan dijamim hidupnya di Provinsi Papua. "Apapun itu, kami sudah sepakat untuk hidup berdampingan di Provinsi Papua," ucapnya.
Stabilitas Keamanan Lebih Penting
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan menjaga stabilitas keamanan lebih penting daripada Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.
"Belajar dari pengalaman konflik yang ada di luar Papua seperti konflik poso dan ambon, maupun di luar negeri seperti di Afganistan dan Syiria, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di Papua," kata Tito Oleh karena itu lanjutnya, dengan menambahkan personil ke Papua tujuannya agar memberikan rasa aman bagi warga di Papua. "Sehingga ketika terjadi gangguan kami merasa terpanggil untuk menjaga keamanan di tanah Papua ini,"tukasnya
Meski telah dilakukan deklarasi damai, aku Tito, pihaknya akan terus memonitor kondisi yang ada di Papua. Sedangkan untuk aparat keamanan yang diperbantukan ke Papua akan tetap disiagakan hingga situasi benar benar aman
"Di Jakarta beberapa waktu lalu saat Pilpres dan Pileg, kita lakukan pengamanan hingga 2 bulan lebih karena gejolak politik yang cukup kuat. Nah ini sama halnya yang terjadi di Papua,"bebernya.
Tito berpesan kepada semua pihak agar tetap menjaga dan terus membangun koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang ada di Papua. "Kami harap Bupati Wali Kota di Papua dapat menindaklanjuti, membuat kegiatan seperti ini di daerahnya masing masing," harapnya
Sementara itu Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan deklarasi ini mengingatkan bahwa kita adalah keluarga sebangsa dan setanah air Indonesia. "Perbedaan satu sama lain adalah untuk saling melengkapi dan menjadi satu kekuatan," katanya.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa kecam rasisme yang terjadi Kamis (29/8) lalu di Kota Jayapura berlangsung anarkis. Ribuan massa yangmelakukan aksi jalan kaki dari kawasan Abepura menuju kantor Gubernur Dok II Jayapura bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan, pengrusakan, pembakaran dan penjarahan terhadap bangunan toko, sekolah, kantor pemerintahan dan swasta, rumah warga dan kendaraan yang berada di sepanjang jalan yang dilaluinya yaitu mulai dari kawasan Abepura, Kotaraja, Entrop, Aragapura, Pelabuhan hingga ke kawasan Dok V Bawah. Aset pemerintah yang dibakar diantaranya kantor MRP, kantor KPU, GraPari Telkomsel, kantor BMKG dan kantor Bea dan Cukai. Buntut aksi anarkis ini, lima warga dikabarkan meninggal dunia
Sebanyak 3500 personil TNI Polri diturunkan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura*
