Gubernur Papua Minta TNI Polri Harus Percaya Dirinya dan Para Bupati, Jangan Dicurigai!
Gubernur Papua, Lukas Enembe/Istimewa
JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta TNI Polri memberikan kepercayaan kepada dirinya dan para Bupati selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut situasi keamanan di bumi cenderawasih saat ini, dan bukan sebaliknya mencurigai secara berlebihan.
Seperti diketahui ketegangan yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat yang dipicu insiden ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, pertengahan Agustus 2019 lalu menimbulkan banyak spekulasi, terkait siapa yang sedang bermain untuk mengacaukan tanah Papua dan untuk kepentingan apa
“Saya ingin tegaskan kepada Panglima (pangdam cenderawasih) dan kapolda harus percaya kepada kita, Gubernur, Bupati. Percaya kepada kita sebab kita juga pegang garuda,” tegas Gubernur Lukas saat memberikan sambutan pada acara Lepas Sambut Pangdam XVII/Cenderawasih di Makodam Cenderawasih, Rabu (18/9) malam.
“(TNI Polri) jangan lompat lompat, tetapi bagaimana mengindonesiakan orang Papua itu yang utama, jadi harus percaya kami,” tegasnya lagi
Gubernur meminta, dirinya dan para bupati asal pegunungan jangan dicurigai berlebihan hanya karena yang melakukan demo anarkis sebagian besar merupakan masyarakat asal pegunungan Papua.
“Kemarin kita rapat dengan bupati, kita pegang garuda jangan pikir gubernur orang gunung, makanya masyarakatnya ini banyak yang demo demo, itu kebetulan saja. Anak anak gunung yang bikin kacau,” ucapnya.
“Tapi pastinya kami adalah anak kandung republik ini, kita tidak pernah tahu Belanda. Saya ikuti pendidikan Indonesia, jadi sekali lagi percaya kepada kita, apapun masalah yang terjadi, harus kasih tahu gubernur dan bupati. Sebab kalau tidak percaya kita, nanti kita semakin tidak percaya kepada pemerintah,” serunya
Dia menambahkan, apapun alasannya TNI Polri harus percaya kepada pemerintah daerah.
“Percayalah kepada kami, tugas Negara kami emban supaya kita menjaga sama sama percaya kepada rakya untuk mengatur membimbing rakyat kita disini,” pinta Gubernur
“Intinya situasi seperti ini kita harap, dapat bersama sama saling percaya satu sama lain, kita bekerja bersama sama menciptakan Papua yang aman damai demi kemajuan pembangunan dan kesejhateraan rakyat di tanah ini,”pungkasnya
Terkait penempatan Mayjen TNI Herman Asaribab yang notabene merupakan putra asli Papua pertama yang memimpin Kodam Cenderawasih menggantikan Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Gubernur mengapresiasi dan mengucapkan selamat
“Saya pikir dia orang Papua jadi sangat mengerti orang papua, selamat bergabung di Provinsi Papua. Kita sama sama melaksanakan tugas yang di embankan oleh pemerintah pusat kepada kita, Gubernur, Kapolda Kalanti, Kajati yang ditugaskan oleh pemerintah pusat di daerah ini,” ucapnya.
Seperti diketahui, kasus ujaran kebencian bernada rasis dan intimidasi aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Malang, Jawa Timur, 16 Agustus lalu telah memicu ketegangan di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat
Masyarakat Papua marah, mereka turun ke jalan berunjuk rasa, mengecam tindakan rasisme yang dilakukan oleh ormas dan aparat keamanan di Surabaya.
unjuk rasa berujung anarkis terjadi di sejumlah daerah baik di Papua (Kota Jayapura, Timika, Deiyai) maupun Papua Barat (Kota Sorong, Manokwari dan Fak Fak). Massa yang marah secara sporadis membakar fasilitas pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik dan rumah warga. Untuk menghindari penyebaran berita hoax pasca rusuh, sejak 19 Agustus lalu, pemerintah memblokir layanan data internet. Untuk pengamanan pasca rusuh di kedua Provinsi tersebut, sebanyak 6500 personil gabungan TNI Polri diturunkan. Bahkan Kapolri dan Panglima TNI sempat berkantor di Papua selama empat hari di Kota Jayapura, untuk memastikan situasi keamanan agar tetap kondusif.
Persoalan baru muncul ketika ribuan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di sejumlah kota study, berame rame kembali ke Papua sejak dua pekan lalu, dengan alasan tidak merasa nyaman pasca insiden Surabaya. Kondisi ini yang kemudian membuat pemerintah Papua pusing dan harus segera mencari solusi penyelesaiannya.**
