Tito Karnavian Jabat Mendagri, Diharapkan Mampu Selesaikan Persoalan Otsus Papua
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik penunjukan Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Acara Pelantikan Kabinet Indonesia Maju periode 2019- 2024 berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10)
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menuturkan beberapa Menteri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo pada periode masa kepemimpinan 2019-2024 sebagian besar sangat memahami kondisi yang ada di papua.
"Salah satunya adalah Mendagri, untuk itu kita berharap agar tito karnavian sebagai menteri dalam negeri yang telah lama memiliki hubungan baik dengan papua, sehingga hal hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan, dapat diselesaikan karena memang ada beberapa hal yang mendesak untuk segera diselesaikan, " ungkap Musaad di Jayapura, Kamis (24/10) .
Sejumlah hal yang mendesak untuk di selesaikan salah satunya terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang setara 2% dana nasional itu sesuai undang-undang bahwa tahun 2021 dana otsus bagi masyarakat sudah ditiadakan.
"Harus ada jalur alternatif lain untuk menyelesaikan itu karena kalau hal tersebut tidak dilakukan dan dana otsus ini ditiadakan maka pemprov papua akan kehilangan 47% dari besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua," paparnya
"Dana kita akan berkurang 47% sementara di satu sisi kami bersama presiden berkomitmen untuk percepatan pembangunan di bumi cenderawasih segera diselesaikan, " sambungnya.
Menteri BKPM
Menteri lain yang juga mempunyai hubungan erat dengan Papua adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia
Pemprov berharap dengan ditunjuknya Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM diharapkan dapat membuka jalan masuknya investor sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian di Papua
"Investasi penanaman modal di Papua ini kita lihat memang kurang produktif. Jadi tugas saudara Bahlil untuk mendorong investasi di Papua. Sebab
selama ini, terhambat karena infrastruktur,"pungkasnya.**