Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal/Istimewa
JAYAPURA, wartaplus.com - Kebijakan Pemerintah Pusat untuk New Normal atau tatanan kehidupan normal yang baru di tengah pandemic Covid-19, belum bisa diterapkan di Papua. Rencananya, new normal ini akan dimulai Juni mendatang
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal saat dikonfirmasi pers, kamis (28/5) terkait kebijakan ini mengaku, Kebijakan Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam konteks nasional. Sementara di daerah, kebijakan akan disampaikan oleh Kepala Daerah tentunya dengan melihat kondisi objektif daerahnya masing masing.
“Artinya kalo menurut perhitungan pusat seperti yang selama ini kami sampaikan bulan Mei ini kan merupakan tertinggi, dan juni kurva harus turun. Kalau, berasumsi ke sana memang sudah bisa menunjukkan new normal, tapi kita harus ingat untuk konteks Papua, Covid-19 ini tidak bersama-sama munculnya seperti di Jakarta,” ujar Wagub.
Menurutnya, kasus Covid-19 baru muncul di Papua pada Maret. Sehingga jika secara normal seperti yang disampaikan Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, maka Juni akan normal (menurut pusat)
“Tapi kita di Papua baru akan normal di Juli. Sebab pada Juni, kita baru akan mencapai titik tertinggi,” kata Wagub.
Saat ini lanjut Wagub, baru bulan Mei dan akhir Juni diperkirakan akan menjadi titik tertinggi
“Sekarang baru mei sudah lebih dari 450 kasus. Hari ini saja sudah 656 kasus. Kalau lihat fakta , seperti ini akhir Juli nanti kalau memang kita disiplin dan semua dengan harapan awal Juli itu kurva mulai turun. Kalau pun mulai turun maka New Normal itu kita akan lakukan,”jelasnya
Terkait wacana New Normal ini, lanjut Wagub, pihaknya akan membahasnya bersama Forkopimda guna menyamakan persepsi “Untuk melihat kira-kira dalam menerjemahkan apa yang presiden sampaikan, Hal apa yang bisa kita normalkan ataupun kita fleksibel itu,” terangnya.
“Kita tidak ketat sekali juga tapi kita lihat fakta. Kita bisa longgarkan mana tapi dengan pelonggaran itu, tidak menambah, beban kesehatan di Provinsi Papua,”terangnya lagi
Menurut Wagub Pemerintah pusat tidak bisa menyamakan Papua dengan daerah lain sebab dilihat dari history-nya (riwayatnya) berbeda. “History nya Papua tidak serentak secara nasional terjadi konflik bersama-sama kita baru terjadi di bulan maret akibat Cluster dari Jawa Barat dan gowa. Ini fakta historisnya, jadi kita terlambat terjadinya Covid-19, otomatis normalnya juga sebulan lebih lambat,” tutur Wagub
Dia berharap masyarakat bisa tetap disiplin. “Kita jaga semua dengan baik tidak ada yang mustahil. Kalau semua kita bisa lakukan dengan baik,” pungkas Wagub.
Hingga Selasa 27 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Papua mencapai 652 kasus dengan rinciaan 458 dirawat, 183 sembuh dan 11 meninggal dunia.**
